Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menyatakan kesiapan lembaganya untuk menetap di IKN, sementara Otorita IKN menargetkan penyelesaian fisik kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif pada akhir 2027.
NUSANTARA – Komisi Yudisial (KY) menyatakan kesiapan untuk berkantor dan menetap di Ibu Kota Nusantara (IKN) seiring pembangunan kawasan perkantoran lembaga yudikatif yang ditargetkan selesai secara fisik pada akhir 2027. Kesiapan tersebut disampaikan Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dalam pertemuan dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga untuk mempersiapkan keberadaan KY di ibu kota baru, sekaligus meninjau perkembangan pembangunan fasilitas perkantoran yang akan mendukung penyelenggaraan fungsi lembaga negara.
Abdul mengatakan, kunjungan bersama jajaran KY dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kesiapan kawasan yudikatif, termasuk perkembangan pembangunan gedung yang akan digunakan lembaganya.
“Kehadiran kami adalah silaturahmi serta melihat langsung progres pembangunan di IKN, khususnya kawasan yudikatif yang katanya sudah mencapai progres rata-rata 30 persen. Kami juga siap menetap disini, tinggal disini, dan membesarkan KY disini,” ujar Abdul.
Berdasarkan keterangan Abdul, perkembangan pembangunan kawasan yudikatif telah mencapai rata-rata 30 persen. Namun, angka tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan pekerjaan dan tahapan pembangunan yang menjadi dasar pengukurannya.
Dalam pertemuan itu, Basuki memaparkan perkembangan pembangunan tahap kedua IKN untuk periode 2025–2029. Salah satu fokus pembangunan adalah penyediaan kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif guna melengkapi fasilitas penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru.
Selain kawasan perkantoran, Otorita IKN juga menyiapkan infrastruktur dasar untuk menunjang operasional lembaga negara dan kebutuhan penghuni kawasan pemerintahan.
Basuki menjelaskan, sejumlah fasilitas yang telah disiapkan mencakup jaringan jalan, penyediaan air minum, serta pasokan listrik tenaga surya berkapasitas 50 megawatt (MW). Pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif menjadi bagian dari pekerjaan yang ditargetkan selesai pada akhir 2027.
“Terima kasih kunjungan Bapak Ibu ke IKN. Jalan-jalan, air minum, listrik 50 MW dengan tenaga surya, air minum potable water sudah kami siapkan. Kini pada tahap kedua, kami sedang menyiapkan perkantoran legislatif, yudikatif, dengan desainnya yang sudah disetujui langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini dapat kami selesaikan, akhir tahun 2027,” ujar Basuki.
Penyediaan fasilitas perkantoran tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan lembaga negara untuk menjalankan kegiatan kelembagaan di IKN. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif juga menjadi bagian dari upaya melengkapi kawasan pemerintahan yang dikembangkan secara bertahap.
Setelah audiensi, rombongan KY melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Lokasi yang dikunjungi meliputi Taman Kusuma Bangsa, Istana Negara, Masjid Negara, dan proyek pembangunan kawasan yudikatif, khususnya gedung KY.
Peninjauan tersebut memberikan kesempatan kepada jajaran KY untuk melihat secara langsung perkembangan fasilitas pemerintahan serta lingkungan yang dipersiapkan bagi aktivitas lembaga negara.
Kesan positif terhadap pembangunan IKN juga disampaikan Elok Delima Angraini, salah satu pegawai aparatur sipil negara (ASN) KY yang mengikuti kunjungan tersebut.
Elok mengaku tertarik untuk pindah dan menjalani kehidupan baru di IKN setelah melihat langsung perkembangan kawasan serta fasilitas yang tersedia.
“Setelah berkeliling dari sini, lihat-lihat, fasilitasnya keren banget sih. Kayak semuanya terakomodasi dengan baik. Kalau dari saya, sangat tertarik sekali dengan pindah di IKN. Karena menurut saya ini adalah sebuah tantangan yang baru. Dan hidup yang baru dengan lingkungan yang baru juga,” tutup Elok.
Kesiapan KY untuk berkantor di IKN menjadi salah satu perkembangan dalam rencana pemindahan aktivitas lembaga negara ke ibu kota baru. Meski demikian, realisasi perpindahan masih memerlukan kepastian penyelesaian gedung perkantoran, kesiapan fasilitas pendukung, serta pengaturan operasional dan penempatan pegawai agar pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan