Tambah “Pasukan” di Komisi V

Jika Kaltim ingin mendapat jatah maksimal dari APBN untuk infrastruktur, salah satu yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah wakil Kaltim di Komisi V DPR RI. Ini adalah komisi yang salah satunya membidangi infrastruktur. Saat ini diketahui, wakil Kaltim di Komisi V hanya satu orang. Yakni, Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar.

Makanya, kepada media ini kemarin, Hetifah berharap delapan anggota DPR RI pada periode 2014-2019 harus ada beberapa yang  diusahakan masuk Komisi V. Sebab, anggaran terbesar berasal dari APBN  dibahas di komisi tersebut. “Dari berbagai anggaran yang diterima Kaltim, alokasi Kementerian PU (Pekerjaan Umum) terbesar. Itu dibahasnya di Komisi V,” jelasnya.

Kata dia, jika tidak ada legislator dari Kaltim periode berikutnya yang masuk di komisi tersebut, dikhawatirkan anggaran untuk provinsi ini justru menurun. Hal itu dapat terjadi, karena tidak ada yang mengawal program dari Gubernur Kaltim ketika masuk dalam pembahasan anggaran di Senayan. “Kalau ada wakil di Komisi V DPR RI, setidaknya program-program pembangunan bisa menjadi prioritas ketika pembahasan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 9 Juli lalu, Kaltim telah memilih delapan wakil di Jakarta.  Mereka adalah Mahyudin, Neni Moerniaeni dari Golkar, Luther Kombong dari Gerindra, Marten Apuy dari PDIP, dan Norbaiti Isran Noor dari Demokrat. Ada juga Kasriyah dari PPP, Hadi Mulyadi dari PKS dan yang terakhir mantan Wali Kota Samarinda Periode 2000-2010 Achmad Amins dari Nasdem.

Diketahui, pada 2014 Bumi Etam mendapat jatah Rp 3,422 triliun untuk infrastruktur dari APBN. Jatah untuk infrastruktur mengalami kenaikan tiap tahun. Duit dari Kementerian PU untuk Kaltim pada 2010 mengucur Rp 849 miliar.

Pada 2011, jatah dari APBN mengalami kenaikan Rp 600 miliar, menjadi Rp 1,446 triliun. Tahun selanjutnya, kucuran bagi Bumi Etam kembali mengalami kenaikan Rp 300 miliar, menjadi Rp 1,752 triliun. Pada 2013, anggaran infrastruktur kembali naik menjadi Rp 3,084 triliun atau bertambah Rp 1,2 triliun.

Hetifah menuturkan semakin banyak wakil Kaltim di Komisi V DPR RI tentu semakin menguntungkan bagi provinsi ini dalam hal melobi anggaran bisa lebih besar. Namun demikian, kata dia, hal itu bergantung dari kebijakan partai politik dalam menaruh kader mereka di tiap komisi di Senayan. “Saya pun setengah mati melobi partai agar saya bisa pindah dari Komisi X pindah ke Komisi V,” ujar dia. “Setidaknya saya dua kali lobi kepada fraksi baru bisa dipindah,” lanjutnya.

Terlebih, kata dia, jika ada wakil dari provinsi di Kalimantan lainnya bisa masuk dalam komisi tersebut, faktor kedekatan kedaerahan akan menguntungkan ketika melakukan lobi secara persuasif. Dengan demikian, tentu isu yang diangkat Kaltim dapat diperkuat ketika pembahasan program. “Jika ada dorongan dari anggota DPR RI program tersebut dapat menjadi penting untuk diprioritaskan,” terang dia.

Dirinya pun siap membantu para wakil Kaltim untuk membuka jaringan di Komisi V jika kelak dirinya tidak lagi menjadi anggota DPR RI. Sebab, dengan jaringan yang telah dibangun, tentunya dapat membantu delapan anggota DPR RI nantinya. “Saya siap membantu membuka relasi untuk wakil Kaltim yang masuk Komisi V,” janji dia.

Sebelumnya, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menuturkan, kucuran dari Kementerian PU belum bisa mengakomodasi pembangunan infrastruktur di daerah ini. Angka Rp 3,422 triliun, kata dia, belum bisa mencakup pembangunan secara menyeluruh. “Oke (anggaran Rp 3,422 triliun besar) tapi tidak mungkin kami puas dengan angka yang ada,” jelasnya, seperti diberitakan kemarin.

Kendati mengalami peningkatan dari APBN tiap tahun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim menyebut, pihaknya akan terus berupaya ada penambahan. Pemprov akan terus melobi pusat untuk mendapatkan tambahan rupiah. [] RedFj/KP