TERBATASNYA kuota siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2014/2015 membuat sejumlah orangtua kesal karena peluang anaknya masuk ke sekolah negeri menjadi kecil. Hal itu pula yang membuat mereka mendatangi Gedung Wakil Rakyat, kemarin.
Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Badan Legislatif (Banleg) Balikpapan Joutje Rumambi setelah rapat tertutup dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Menurutnya, berbicara mengenai hak sekolah, tidak boleh ada perbedaan.
“Kami di sini untuk memfasilitasi bagaimana anak-anak yang dinyatakan tidak lulus ini tetap bisa sekolah. Melihat ada anak yang tidak sekolah kami merasa malu, karena slogan kota ini ialah kota pendidikan dan jasa,” ucapnya.
Adapun tindakan awal yang diambil, kata Joutje, yakni melakukan pendataan terhadap semua laporan dari masyarakat yang mengaku anaknya tidak lulus.
“Dari data yang terkumpul nantinya kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Balikpapan, seperti apa tindak lanjutnya,” paparnya.
Dalam dunia pendidikan, memang diakui dia adanya sedikit persoalan antara ketersediaan fasilitas pendidikan yang tidak berbanding lurus dengan pengguna fasilitas. “Artinya apa, sekolahan banyak. Tetapi yang ingin bersekolah lebih banyak,” beber Joutje.
Sementara ini, pihaknya tengah menginventarisasi siswa-siswa yang masih bisa dinyatakan diterima di sekolah dengan catatan prestasi yang pernah ditorehnya.
“Yang menjadi persoalan adalah ketika ada anak yang tidak pernah mendapat rangking. Meski masih bisa mendaftar pada sekolah swasta, kendalanya kembali dikeluhkan masyarakat pada pembiayaan,” terang dia.
Persoalan ini, dikatakan dia, sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Namun masih saja terulang. “Mulai sekarang harus ada perubahan. Solusinya harus dibangun sekolah baru agar kendala seperti ini tidak lagi menjadi keluhan pada masa mendatang,” tutupnya. [] RedFj/KP