Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan yang ngotot menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online ditanggapi dingin legislator. Pemkot diminta memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah swasta sebelum menerapkan sistem baru tersebut. Pasalnya, tahun ini kemungkinan besar banyak pelajar yang sekolah di swasta.
Ini imbas dari para calon pelajar yang gagal lolos di sekolah yang dikehendaki melalui PPDB online. Sementara sistem baru ini hanya dilakukan sekali tanpa ada gelombang pendaftaran selanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengaku, heran dengan kengototan pemkot menerapkan PPDB online serentak di seluruh sekolah negeri. “Ini ada apa sebenarnya? Jangan sampai ketika DPRD menolak PPDB online serentak, terus kami jadi kambing hitam. Kami yang dicurigai bermain atau membawa siswa titipan,” cetusnya.
Menurutnya, guru, kepala sekolah hingga oknum pejabat juga mesti dicurigai. Pasalnya, mereka diduga turut “bermain” dalam PPDB dengan menitipkan siswa ke sekolah favorit. Jangan kemudian berubah menjadi PPDB online, lantas “permainan” dimonopoli pihak sekolah dan pemkot.
Ia berpendapat, permintaan legislatif untuk tidak digelar serentak, semata-mata karena ingin pemkot lebih dulu memerhatikan kesiapan sekolah swasta. “Kalau kualitas pendidikan sekolah swasta belum merata, apakah pelajar dipaksakan sekolah di sana?” tanya dia.
Politikus Partai Gerindra ini bukan tak mendukung banyak pelajar sekolah di swasta. Sebab ada beberapa sekolah swasta di Kota Minyak yang diperebutkan. Bahkan mereka menolak banyak pelajar karena kelebihan kuota. “Pemkot mesti memberi perhatian terhadap kualitas pendidikan sekolah swasta termasuk infrastruktur,” pintanya.
Sabaruddin mengungkapkan, bila pemkot ingin mengurangi adanya “siswa siluman”, maka PPDB online bisa terlebih dulu diterapkan di sekolah favorit. Yang notabene memiliki peluang besar adanya siswa titipan. “Kalau sudah sukses, baru serentak,” harapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Adam mendorong PPDB online dilaksanakan. Sebab, ini bagian dari tuntutan zaman. Apalagi Ujian Nasional (UN) juga sudah berbasis komputer.
Sekolah swasta, kata dia, juga mendapat perhatian dari Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan. Mereka mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS), sama seperti sekolah negeri. “Tinggal masing-masing sekolah bisa meningkatkan kualitas mengajar,” pintanya.
Menurutnya, bila calon pelajar tak lolos masuk sekolah negeri, itu wajar. Karena kemampuan masing-masing pelajar berbeda-beda. “Mulai 2014, semua SMA/SMK itu menjadi tanggung jawab provinsi. Tapi, APBD kota boleh membantu,” kata wakil rakyat asal Balikpapan ini. [] TBK
