Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
HERLIKOPTER milik Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yakni di pos pengamanan perbatasan (pamtas) di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Menurut Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya, ada seorang menteri Malaysia di dalam helikopter jenis AgustaWestland tersebut.
“Ada menteri Malaysia di dalamnya. Saya kurang jelas juga siapa menterinya,” ujar Fuad saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Senin (29/6/2016).
Peristiwa mendaratnya helikopter Malaysia di helipad Pos Pamtas yang dijaga prajurit Yonif 521/Dadaha Yudha (DY) itu terjadi pada Minggu (28/6) pagi. Warga setempat kabarnya sempat melihat helikopter berwarna silver itu berputar-putar sebelum mendarat, namun sayang heli langsung kabur tanpa memberikan keterangan terlebih dahulu kepada petugas yang berusaha mendekatinya.
“Bukan mau ke tempat kita. Kayaknya salah koordinat, karena di situ antara Indonesia dengan Malaysia kan jaraknya dekat. Salah sepertinya, itu menteri mau berkunjung ke wilayah perbatasan mereka,” kata Fuad.
Menurut Fuad, pihaknya tidak melihat adanya indikasi buruk dari Malaysia terkait peristiwa itu. Namun hal tersebut bukan berarti pemerintah akan tinggal diam.
“Nggak ada indikasi lain-lain, harapan kami seperti itu. Lagi mau didekati anak-anak (prajurit di Pos Pamtas), beliau (heli yang membawa menteri Malaysia) malah pergi,” tutur Fuad.
“Kami sudah melaporkan ke Menkopolhukam, nanti akan disampaikan ke menlu. Yang menyampaikan protes bukan TNI. Tapi kami pastikan itu pesawat sipil. Radar kita nggak bisa detect karena helinya terbang rendah,” sambung jenderal bintang 2 itu.
Mengenai kurangnya kekuatan udara di wilayah Kaltara, Fuad mengakuinya. TNI pun berharap agar minimum essential force (MEF) bisa segera terealisasi agar TNI dapat mengamankan kedaulatan NKRI tanpa ada kendala.
“Kalau bisa tiap daerah ada pesawat tempurnya, tapi kan yang kita punya terbatas. Maka itu kita juga meminta agar TNI AU diperkuat agar semua bisa tercover. Kami sudah ajukan tapi kan memang tidak bisa sekaligus itu di MEF. Harus bertahap,” ucap Fuad.
Meski heli yang dengan nomor seri 9M-YMH tersebut bukan milik militer Malaysia dan tampaknya mendarat karena masalah teknis, menurut Fuad bukan berarti hal tersebut dapat dibenarkan. “Namanya memasuki wilayah negara lain tanpa izin itu salah. Makanya kita sekarang lagi koordinasi soal itu,” tutupnya.
INDONESIA LEMAH
Mendaratnya helikopter Malaysia tanpa izin di pos pengamanan perbatasan Sebatik, bagi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, peristiwa itu merupakan insiden yang sangat memalukan. Negara ini sepertinya tidak punya kedaulatan terhadap wilayahnya.
“Kalau kita punya kendali, kita bisa cegah, bahkan bisa memberi warning dulu,” kata Fadli Zon di sela-sela kunjungan ke Rusia di KBRI Moskow, Senin (29/6/2015).
Bagi Fadli, insiden Heli itu dianggapnya sebagai tindakan test the water Malaysia terhadap Indonesia. Setelah mendarat, barulah Indonesia berencana menanyakan kepada pilot. Namun yang miris, heli itu malah langsung kabur.
Pemerintah, memang wajib mempertanyakan dan memberi Nota protes kepada Malaysia. Namun yang paling penting, insiden ini jadi evaluasi internal pengamanan perbatasan. “Berarti ada salah kontrol dalam jaga kedaulatan kita. Penjaga perbatasan harus diperkuat dengan peralatan canggih serta adanya intensif,” tutupnya.
Sementara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berencana memanggil Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia Dato Zahrain Mohamed Hashimmy. Juru Bicara Kemlu Armanatha Nasir mengatakan pemanggilan Duta Besar Malaysia dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari TNI Angkatan Udara.
“Rencananya esok akan dilakukan pemanggilan Dubes Malaysia ke kantor untuk dimintai keterangan,” ujar Armanatha. [] DTK
