Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Jalan yang belum mulus masih menghantui mudik Lebaran tahun ini, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Timur (Kaltim), yakni poros jalan dari dan menuju ke Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser. Proyek pemeliharaan yang dilakukan pun dipastikan tak rampung semuanya sebelum Idul fitri. Walau begitu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim optimistis penyelesaian proyek dapat lebih cepat, bahkan sebulan dari batas waktu kesepakatan kontrak akhir tahun ini.
Kepala Seksi (Kasi) Jalan dan Jembatan, DPU Kaltim Wilayah Selatan, Joniansyah, menuturkan pihaknya dalam waktu dekat segera memanggil seluruh rekanan pemenang lelang yang mengerjakan proyek jalan pada jalur mudik di wilayah selatan. Terutama yang menggunakan APBD Kaltim dan APBN. Sebenarnya, komitmen tersebut juga sudah disepakati seluruh penyelenggara proyek. Termasuk juga kontraktor yang menjalankan tugas.
“Program percepatan (perbaikan jalan) dilakukan untuk memastikan bahwa jalur mudik bisa segera mulus. Selain itu, dipetakan mana yang akan menjadi prioritas agar dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan,” kata Joniansyah Rabu (1/7).
Program itu juga dalam rangka menekan jumlah proyek yang molor dari kesepakatan kontrak. Meski tak 100 persen penyelesaian proyek tuntas dalam sebulan ini, namun diyakini program percepatan itu mampu memberi dampak lain bagi pemudik saat menggunakan akses transportasi darat.
Batas waktu pengerjaan proyek memang tak semuanya menjelang Lebaran. Ada juga yang dijadwalkan berakhir Desember 2015. Berarti, proyek tersebut ditargetkan tuntas pada November. Meski sudah melampaui masa Lebaran bahkan arus balik, namun efek positif bisa tetap dirasakan.
Program percepatan tersebut juga akan dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di Polres setempat. Itu untuk menganalisis ulang berapa jumlah black spot di daerah tersebut. Selain itu, untuk menentukan langkah antisipasi tingkat kecelakaan. Terutama untuk memudahkan dan mempercepat pemudik dan saat balik.
“Bahkan untuk mempercepat, di sekitar proyek ini para pekerja diminta untuk dibangunkan semacam tempat tinggal. Agar bisa fokus juga,” katanya.
Tiga daerah di Kaltim yang menjadi tanggung jawab DPU Kaltim Wilayah Selatan, sepanjang 408,4 km jalannya merupakan beban APBN. Sepanjang 154 km tanggung jawab APBD Kaltim. Total 562,4 km yang pemeliharaannya diurusi oleh DPU Kaltim Wilayah Selatan.
Sepanjang 562,4 km itu tidak semuanya diperbaiki secara total. Menyesuaikan anggaran yang tersedia untuk setiap paket proyek. Yaitu, ada yang masuk kategori proyek efektif, ada yang fungsional. Proyek efektif adalah perbaikan jalan secara total di titik tertentu, sedangkan untuk fungsional seperti menutup lubang-lubang jalan yang bentuknya juga bervariasi.
“Jadi misalnya ada Rp 8 miliar, itu bisa dialokasikan untuk 2 kilometer perbaikan efektif dan 100 titik perbaikan fungsional. Bergantung kebutuhan lagi,” ungkapnya.
Karena itu, saat ini dia belum bisa memberikan data pasti terkait berapa jumlah titik kerusakan jalan di sepanjang 562,4 km tersebut. Serta titik mana saja yang sedang diperbaiki. Sementara itu, untuk perencanaan awal, dilakukan oleh tim yang dibentuk tim lain di DPU Provinsi Kaltim. Kemudian, untuk jumlah black spot, yang mengetahui adalah pihak kepolisian atau Dishub Kaltim.
Meski begitu, Joni membeberkan jalur yang rusak parah adalah jalan di kawasan Semoi menuju Petung hingga Km 38 Jalan Soekarno-Hatta (poros Balikpapan-Samarinda). Jalan ini memiliki black spot terbanyak. Lantaran, kondisi jalan yang melalui jurang, tanahnya labil hingga berlubang. “Jumlah titik kerusakannya juga tidak tahu pasti. Tapi, memang diakui banyak,” ungkapnya.
Di samping itu, jalan di Km 5 Soekarno-Hatta menuju Pelabuhan Kariangau, sepanjang 12 km juga sedang dilakukan perbaikan. Pengerjaan di daerah ini memiliki kesulitan tersendiri. Lantaran, banyak truk memiliki beban melebihi batas maksimal beban jalan. “Padahal jalan di kawasan sini masuk kategori kelas III, jadi beban maksimal adalah 8 ton, tapi yang melintas bisa lebih dari 10 ton,” ungkapnya.
Beberapa jalan yang pemeliharaannya dibiayai oleh APBN, seperti Jalan Soekarno-Hatta (poros Samarinda-Balikpapan). Lalu, dari pelabuhan penyeberangan PPU menuju Kuaro hanya sepanjang 5 km. Dilanjutkan dari Kuaro menuju Tanah Grogot atau perbatasan Kaltim-Kalsel sepanjang 27 km.
Jalan nasional lain, yaitu dari Tanah Grogot menuju Kawasan Kerang Dayu (perbatasan Kaltim-Kalsel). Juga, jalan dari Simpang Kuaro menuju kawasan Batu Aji yang juga perbatasan Kaltim-Kalsel sepanjang 75 km.
Ke wilayah Kukar, ada pula jalan poros dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan menuju perbatasan Balikpapan-Kecamatan Samboja Kukar.
Sementara itu, Pemkab PPU tidak bisa menganggarkan jalan milik provinsi. Kabid Bina Marga Dinas PU PPU Supardi mengatakan, pihaknya hanya menangani jalan kabupaten. “Seperti jalan di Sotek atau Bukit Subur yang kondisinya memang parah,” ujarnya.
Di samping itu, jalan poros Sepaku juga sudah ditangani Pemprov Kaltim. “Ada dua paket pengerjaan. Efektifnya mungkin 10 kilometer dari panjang jalan 117 kilometer,” terangnya.
Pada 2014, Pemkab PPU sudah mengusulkan untuk menangani perbaikan jalan secara keroyokan. Bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Bahkan, sudah ada penandatanganan nota kesepahaman. “Tapi hanya diteken pemkab dan pemprov. Kalau terealisasi jalan akan dibangun dua jalur dengan multitonase. Pemkab sanggup membiayai 20 persen dari anggaran Rp 1,2 triliun,” tuturnya. [] Irwanto Sianturi
