Rp 30 Miliar Digelontorkan Untuk Proyek Terminal Induk

BANJARMASIN– Uang senilai Rp 30 miliar disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyelesaikan pembangunan terminal induk kilometer enam, Banjarmasin.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Kota Banjarmasin, Drs Kasman kepada wartawan di loby balaikota Banjarmasin, Senin (29/6). Ia mengakui pihaknya terus menggenjot pembangunan terminal induk bertipe A itu dengan dana pembangunan sekitar Rp 30 miliar.

“Alhamdulillah hingga saat ini pembangunan fisik terminal tersebut sudah mencapai 96 persen, dan sudah bisa dipastikan awal tahun 2016 terminal antar kota dan antarprovinsi tersebut bisa difungsikan,” katanya seraya menyebutkan dari dana Rp30 miliar tersebut hanya terpakai sekitar Rp24 miliar yang berarti ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sekitar Rp6 miliar.

Adanya Silpa tersebut berarti dalam pembangunan terminal paling besar yang ada di kota-kota Kalsel tersebut terjadi penghematan anggaran, tambahnya lagi.

Terminal tersebut berlantai dua dengan fasilitas ruang tunggu, ruang transit, kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), ruang keamanan, ruang ibadah, ruang parkir, serta ruang lainnya yang diharapkan memberikan kenyamanan bagi para penumpang.

Ketika ditanya kapasitas terminal, ia menyebutkan, hal tertsebut belum dihitung oleh Kementerian Perhubungan Pusat, karena pembangunan fisiknya belum selesai semuanya. “Tetapi Insya Allah mencukupi dan memberikan kelonggaran dan kenyamanan bagi mereka yang memanfaatkan terminal tersebut,” katanya.

Ketika ditanya masalah jalan Pramuka yang selama ini membelah terminal tersebut, ia menyebutkan masih dalam pembicaraan apakah nanti akan ditutup atau difungsikan sebagai mana selama ini, sebelum terminal tersebut dibangun ulang.

Itu wewenang dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Kalsel, kalau memang harus ditutup ya bagus juga, katanya lagi seraya menyebutkan bahwa pembangunan terminal tersebut memanfaatkan dana APBD murni Kota Banjarmasin, tanpa ada dana APBD tingkat I maupun APBN. [] ANT