YOGYAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku pernah menolak suap senilai Rp2,5 miliar dan tanah seluas 2 hektar yang ditawarkan kepadanya agar meloloskan seorang kepala divisi di Bank Kalbar menjadi direksi. Namun, dirinya dengan tegas menolak suap tersebut dan justru memecat kepala divisi yang bersangkutan.
“Saya bilang tidak benar. Saya bilang itu kepala divisi copot aja. Bisa merusak bank,” ungkap Sutarmidji dalam seminar bertajuk ‘Visi Kepala Daerah Terhadap BUMD Sebagai Agen Pembangunan Darah yang Profesional’ yang digelar Infobank bekerja sama dengan ASBANDA, Kamis (11/05/2023) lalu.
Cerita dari Sutarmidji ini juga menunjukkan bahwa good corporate governance (GCG) masih menjadi masalah yang serius di bank pembangunan daerah (BPD). Peran untuk menjaga integritas dan profesionalisme di BPD tidak hanya dari sisi kepala daerah selaku pemilik, tapi juga dari jajaran direksi dan seluruh karyawan BPD itu sendiri.
Di lain waktu, dirinya juga mengatakan pernah menolak direktur Bank Kalbar yang telah menjabat dua periode untuk menjadi komisaris. Ia menolak lantaran, direktur itu menyerahkan data-data terkait Bank Kalbar yang tidak benar kepadanya dengan harapan dapat diangkat menjadi komisaris.
Karena itu, dengan berbagai permasalahan ini, dirinya mengatakan hal ini harus segera dibenahi agar BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah dengan profesional. “Hal- hal seperti ini, praktik-praktik seperti ini harus kita selesaikan. Harus profesional,” ungkapnya.
Sutarmidji mengamini, dengan tata kelola yang baik dan profesional, BPD dapat menjadi pendorong perekonomian daerah. Apalagi, untuk daerah-daerah yang APBD-nya kecil. Dengan kolaborasi antar BPD dan Pemda, maka berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan.
“Misalnya hal yang kecil aja. Misalnya saya ingin ada kantin sehat di seluruh sekolah di kota Pontianak. Kalau saya bangun kantin itu menggunakan anggaran cukup besar. Tapi saya bilang bunganya saya yang bayar. Bank berikan pinjaman. Jadi kolaborasi seperti ini menghasilkan percepatan capaian kantin sehat,” ungkapnya.
Dengan memahami hal tersebut, maka dirinya tidak ingin melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi kepada Bank Kalbar. Dirinya hanya berpesan agar Bank Kalbar dapat meraih kinerja yang positif.
Harapan Gubernur Kalbar tersebut kemudian dijawab dengan sangat baik oleh Rokidi selaku direktur utama Bank Kalbar. Rokidi yang menjadi dirut sejak 2021 ini mampu membawa bank yang dipimpinnya menorehkan rapor yang gemilang.
Buktinya, pada triwulan I-2023, penyaluran kredit Bank Kalbar mampu tumbuh 10,73% (year on year/yoy) menjadi Rp13,05 triliun. Kemudian, Bank Kalbar mencatatkan laba bersih sebesar Rp126,24 miliar hingga tiga bulan pertama tahun ini. []
Penulis/Penyunting: Rachmad Effendi