Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap sisa anggaran tahun 2022 sebesar Rp 2,95 trilyun bisa digunakan untuk pembangunan di anggaran perubahan tahun 2023. Salah satunya, untuk penyelesaian pembayaran lahan yang belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji usai menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim terkait nota keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (03/07/2023).
“Kalau saya untuk pembangunan insfrastruktur, tapi waktu yang tinggal tiga bulan ini tidak mencukupi. Ada kewajiban pemerintah juga bahwa tanah yang belum bisa dibayar itu harus kita selesaikan supaya tidak ada gangguan lagi kedepannya, seperti jalan ring road dan di jalan Jakarta 1 yang memang belum dibayar. Itu dibayarkan saja semua dulu, yang bisa selesai dalam waktu tiga bulan,” ujar Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Wakil rakyat kelahiran Semarang, 12 November 1971 ini mengatakan, Banggar DPRD Kaltim telah melakukan rapat dengan TAPD Pemprov Kaltim dan telah mengetahui sisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 2,95 trilyun.
“Ini masih menunggu rapat Banggar besok untuk penggunaannya, apakah ikut APBD 2023 Perubahan atau disimpan dan akan ditambahkan pada APBD 2024 murni mendatang,” jelasnya.
Ia mengatakan, dalam rapat tersebut juga terungkap ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2022 sebesar Rp 6,6 triliun dan sisa pendapatan Rp 2,4 triliun. Sehingga total besaran Silpa tahun 2022 mencapai lebih Rp 9 triliun.
“Akan tetapi ada yang sudah digunakan kurang lebih Rp 4,9 trilyun ditambah untuk disalurkan ke kabupaten/kota sekitar Rp 1 trilyun. Sehingga ada sisa anggaran yang bisa digunakan untuk perubahan 2023 ini sekitar Rp 2,9 trilyun. Ini yang akan kita gunakan diperubahan 2023 besok. Apakah ini akan kita gunakan semua atau nanti bisa disimpan untuk di pembangunan murni 2024, ini akan kita bicarakan besok dengan TAPD,” pungkasnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
