Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TENGGARONG – PROGRAM Desa dan Kelurahan Presisi merupakan program yang diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2022 lalu. Tercatat hingga saat ini, inovasi Data Desa Presisi (DPP) telah berhasil diterapkan pada lebih dari 300 desa atau kelurahan dari 23 kabupaten/kota, 13 povinsi, serta enam pulau di Indonesia.
Di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada tahun 2023 kemarin pendataan Desa dan Kelurahan Presisi telah dilakukan di 30 desa dan 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sedangkan, pada tahun 2024 ini, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga akan bergabung menjadi salah satu daerah pilot project penerapan Program DPP.
Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar Sunggono. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kata dia, di tahun 2024 ini telah menargetkan pemetaan atas Desa Kelurahan Presisi bisa diselesaikan.
“Semua warga yang ada di desa itu diambil datanya yang muaranya adalah untuk mengetahui seperti apa potret desa itu secara utuh. Baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya, termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu,” jelas Sunggono ditemui awak media usai acara Sertijab Kepala Dinas Kominfo Kukar, Senin (18/03/2024) pagi.
Sunggono menyebutkan, Program Desa Kelurahan Presisi itu adalah sebuah upaya untuk memetakan permasalahan dan potensi serta semua hal yang ada di desa berdasarkan data sensus. Untuk diketahui pula, selama ini data tentang desa itu sifatnya survei atau sampel, tapi dengan Desa Kelurahan Presisi itu pengambilan datanya secara sensus.
Ia melanjutkan, setelah selesai dilakukan pemetaan, barulah bisa dilanjut ke proses selanjutnya, yakni rencana intervensi.
“Sebelum tahun depan sudah kami buat rencana intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Saat ini kami hanya menggunakan data-data yang masih belum padu, dengan data itu mudah-mudahan bisa diintervensi dengan satu pemahaman yang sama,” jelasnya.
Dia menyebutkan perlu juga kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan program ini agar seluruh data bisa divalidasi dengan baik.
“Diskominfo kami harapkan bisa membantu memastikan bahwa data-data itu bisa diakses, diketahui, diolah dengan mengkolaborasikan data-data yang ada. Karena memang fungsi Diskominfo kan sebagai wali data, jadi harus paham, tahu, dan bisa nantinya menjadikan data Desa Kelurahan Presisi ini menjadi bagian penting dari Tugas Pokok dan Fungsi mereka,” tutupnya. []
Penulis: Nistia Endah Juniar Prawita | Penyunting: Agus P Sarjono
