Audiensi Asesmen di Kubar, Menuju Kubar Bebas Malaria!

KUTAI BARAT – Sebagai upaya percepatan Eliminasi Penyakit Malaria di Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tim kerja malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) didampingi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim dan Dinkes Kubar, melakukan Audiensi Asesmen. Tujuannya untuk mencari penyebab dan permasalahan serta mencari cara penanganan agar kasus malaria bisa tereliminasi dari Kubar, Provinsi Kaltim, Kamis (25/04/2024).

Mewakili Tim Kerja Malaria Kemenkes RI, Dedy Supriyato menyampaikan, sesuai target eliminasi malaria secara nasional adalah tahun 2035. Oleh sebab itu perlu dieliminasi di setiap regional atau juga provinsi yang dimulai dari kabupaten. Untuk di Kaltim masih ada 5 kabupaten yang belum memiliki sertifikat eliminasi malaria.

Selain itu juga program ini dilakukan dengan penempatan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Kaltim. “Sehingga Kemenkes lebih intens untuk mengupayakan agar wilayah-wilayah kantong malaria, salah satunya di Kubar,” kata Dedy kepada wartawan.

Dikatakan, IKN Nusantara memang berada di Penajam Paser Utara (PPU), tetapi Kubar juga termasuk daerah yang dekat, sehingga kasus malaria harus dieliminasi. “Jika kita lihat untuk wilayah kantong-kantong malaria khususnya di kaltim, berhubungan dengan orang-orang yang keluar masuk kedalam wilayah hutan, hal tersebut yang menjadi permasalahan yang harus segera kita tuntaskan,” tegas Dedy.

Ia menyampaikan, dengan kehadiran tim bersama para ahli di kubar untuk sama-sama mencari solusi serta meminta dukungan dari kepala daerah untuk bersama-sama menuntaskan permasalahan penyakit malaria. Dalam kesempatan yang sama Dr. Ferdinand J Laihad, ahli eliminasi malaria. Ia menyampaikan untuk eliminasi malaria tentu sama saja dengan penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19) yang perlu dilakukan secara bersama-sama serta dukungan Kepala Daerah.

Kehadiran langsung ke Kubar selain untuk mempelajari juga untuk memahami terjadinya kasus malaria di Kubar. Khusus dan penularan di Kubar masih tinggi pada 2020. Namun tahun 2021 menurun, karena adanya covid sehingga tidak banyak orang beraktivitas di hutan, namun di tahun 2022 dan 2023 kembali meningkat. “Tetapi di tahun 2024 Nol oleh sebab itu kita akan mempelajari apa saja yang dikerjakan oleh Dinkes Kubar dan pemerintah daerah terkait penanggulangan malaria,” kata Ferdinand.

Dikatakan, banyak yang terkena malaria adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan, sebenarnya bukan masyarakat Kubar. Namun kenyataannya bermukim di wilayah Kubar, dan orang-orang tersebutlah yang membawa karena penduduk tersebut yang datang dan keluar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tanpa dukungan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada tidak akan bisa.

Sehingga perlu dilakukan pembelajaran agar terjadi penurunan sehingga malaria di Kubar menjadi Nol. Jika tiga tahun berturut-turut Nol kasus penularan malaria setempat maka sertifikat eliminasi malaria diberikan, oleh sebab itu perlu kita akselerasi dan intensifikasi. Dan jika sudah mendapatkan sertifikat perlu juga dipelihara dengan cara melakukan pencegahan orang yang keluar masuk dari luar dengan cara pemeriksaan untuk masyarakat yang datang ke kubar.

Dalam kesempatan itu, Secara Khusus Bupati Kubar, FX Yapan menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap program eliminasi malaria di wilayahnya. Bupati juga meminta Dinkes untuk mendampingi tim kerja malaria Kementerian Kesehatan RI yang melakukan peninjauan langsung lokasi-lokasi. “Berikan pelayanan yang baik agar Kubar Hari Esok Lebih Baik Daripada Hari Ini, dan sepulangnya tim dari Kubar siang dikenang malam jadi impian,” ujarnya. []

Redaksi07