Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BRATISLAVA – Pria yang menembaki Perdana Menteri (PM) Slovakia Robert Fico pada Rabu (15/05/2024) adalah seorang pengkritik keras keputusan Fico menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina. Keterangan itu diungkap Menteri Dalam Negeri Slovakia Matuss Sutaj Estok pada Kamis (16/05/2024).
Fico ditembak dari jarak dekat beberapa kali pada hari Rabu ketika dia menyapa para pendukungnya di kota kecil Handlova. Penyerang segera ditangkap dan perdana menteri dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka serius. Pihak berwenang setempat sebelumnya mengatakan ada “motivasi politik yang jelas” di balik serangan itu.
Laporan media mengidentifikasi penyerang sebagai Juraj Cintula (71) yang dikatakan sebagai pendiri Asosiasi Penulis Slovakia dan pendukung partai oposisi Progresif Slovakia. Pada Selasa, Sutaj Estok mengkonfirmasi laporan media sebelumnya, “Pelaku didakwa melakukan kejahatan berencana berupa percobaan pembunuhan dan ini adalah tindakan bermotif politik.”
Menurut menteri itu, tersangka mengikuti dengan cermat peristiwa-peristiwa domestik dan internasional, dan memprotes beberapa kebijakan pemerintah, termasuk penutupan Kantor Kejaksaan Khusus, dan penangguhan bantuan militer ke Ukraina.
Fico, kritikus sikap Barat terhadap konflik Ukraina, berkampanye dengan janji mengurangi pengiriman senjata ke Kiev, yang kemudian dia lakukan setelah mengambil alih jabatan perdana menteri setelah pemilu musim gugur lalu.
“Dia menyatakan alasan mengapa dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan mengapa dia memutuskan membunuh Perdana Menteri,” ungkap Sutaj Estok, menggambarkan penyerang sebagai “serigala kesepian” yang tidak terkait dengan kelompok mana pun.
Dia mencatat tindakan tersangka sebagian dipercepat oleh kemenangan Peter Pellegrini, sekutu Fico, dalam pemilu presiden baru-baru ini. Masa jabatan presiden saat ini, Zuzana Caputova, yang digambarkan memiliki kecenderungan pro-Barat, akan berakhir bulan depan.
Baik Pellegrini maupun Caputova mengecam serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terhadap demokrasi. []
Redaksi08
