Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Laila Fatihah menggelar Sosialisai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiasi DPRD Samarinda Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis ke Masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri puluhan warga itu dilaksanakan di Jalan Air Terjun, Rukun Tetangga (RT) 13, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Rabu (22/05/2024).
Dalam kesempatan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, pihaknya kerap mendapat aduan masyarakat yang meragukan kehalalan maupun kehigienisan suatu produk makanan. Karena itulah, DPRD Samarinda menginisasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengatur hal tersebut.
“Raperda ini merupakan inisiasi DPRD Samarinda mengingat pentingnya masyarakat terjamin kehalalan dan kehigienisan cara pengolahannya suatu produk,” ujar Laila.
Perda itu juga akan menjadi landasan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membuat badan pengawasan makanan halal.
“Ini kami buat perdanya agar Pemkot Samarinda dapat membuat Badan Pengawas Produk Halal, sehingga masyarakat tidak ada keraguan lagi ketika mengkonsumsi produk yang berada di pasaran,” kata wakil rakyat yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda ini.
Dilanjutkan Laila, dalam Raperda ini nanti juga mengatur tentang sangsi bagi para pengusaha atau penghasil barang yang tidak memiliki sertifikat halal. Sangsi itu seharusnya sudah berlaku tahun kemarin sesuai keputusan pemerintah pusat, namun karena Samarinda belum ada Perda yang mengaturnya, maka belum dapat diberlakukan.
“Produsen yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh memproduksi, karena ini wajib. Kalau menurut peraturan pemerintah pusat harusnya peraturan itu sudah berlaku, cuma sekarang masih ada toleransi menunggu Perda,” tutup Laila. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
