Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermas) Kota Samarinda.
RDP yang digelar di ruang rapat gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (05/06/2024) itu, membahas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial (PPKS) dan program kerja pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
Dalam RDP dihadiri empat orang anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Samarinda Rusdi, didampingi Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti, Anggota Komisi IV Maswedi dan Damayanti serta seorang staf ahli itu, Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti kekurangan data yang akurat dan valid, membuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi kurang efektif.
“Dinsos Samarinda hanya menangani 17 PPKS dan ternyata datanya belum terhimpun secara bagus sehingga akan mempengaruhi anggaran,” ujar Sri Puji Astuti.
Puji, demikian politisi Partai Demokrat ini akrab disapa, juga menyoroti wilayah kumuh di Samarinda. Menurut dia, salah satu penyebab munculnya wilayah kumuh itu karena orang luar daerah yang merantau ke Samarinda. Mereka belum mendapatkan pekerjaan, sehingga tinggal di rumah atau bangunan tua yang sudah tidak layak.
“Samarinda masih memiliki wilayah kumuh, tapi bukan dari warga Samarinda. Kebanyakan dari pendatang yang belum memiliki KTP Samarinda,” katanya.
Pada kesempatan itu, Puji juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso. Tim itu yang nantinya akan merealisasikan bantuan bagi warga miskin ekstrim.
Tim tersebut melibatkan berbagai dinas terkait, diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam), Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) serta Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda.
“Kita punya tim penanggulangan kemiskinan yang diketuai Wakil Wali Kota Samarinda. Pada bulan Juni ini akan keluar dana bantuan sosial dari Pemkot untuk 989 kepala keluarga. Mereka akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan, selama empat bulan. Sekarang dananya tinggal penyalurannya saja,” tutup Puji. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
