Kepala dan Wakil OIKN Mundur, Ini Kata Legislator Samarinda

PARLEMENTARIA SAMARINDA – MUNDURNYA Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe dua bulan sebelum Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, mendapat tanggapan menarik dari anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Abdul Khairin.

Dia menilai, mundurnya dua tokoh penting dalam pembangunan IKN itu menandakan ada hal yang mengkhawatirkan dalam proses yang sedang berjalan. Padahal selama ini, pembangunan IKN selalu digembar-gemborkan berjalan sesuai rencana. Dan pelaksanaan Upacara HUT RI di IKN menjadi tanda, IKN akan mulai berjalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ada hal yang mengkhawatirkan, sehingga seorang Kepala Otorita IKN mengundurkan diri dan sekarang sudah diangkat seorang Pelaksana Tugas dari Kementerian PUPR menjelang upacara 17 Agustus 2024,” kata Khairin.

Menurut dia, tugas Kepala OIKN bukan hanya sekedar melaksanakan perhelatan seremonial kemerdekaan negara saja. Namun bagaimana merancang IKN agar benar-benar menjadi peradaban baru pusat pemerintahan Indonesia. Tugas itu menjadi tantangan yang berat bagi seorang Kepala OIKN.

“Banyak hal krusial yang harus dipersiapkan oleh seorang Kepala Otorita IKN, mungkin yang bersangkutan merasa tidak mampu sehingga beliau memilih untuk mundur,” ujar Khairin kepada awak media di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (13/06/2024).

Dia melihat hal ini dari sudut pandang politik, Upacara 17 Agustus 2024 merupakan tonggak sejarah pertama bahwa IKN sudah ada. Bukan sekedar peringatan, tetapi kegiatan tersebut adalah titik awal buat pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan IKN atau menghentikannya.

“Dari kacamata politik, kita melihat banyak kepentingan yang akan terjadi di 17 Agustus 2024 nanti. Kita akan melihat, keberhasilan upacara di IKN akan dianggap sebagai tonggak keberhasilan Jokowi dalam mengusung ide IKN,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Disinggung terkait siapa sosok yang cocok untuk menempati posisi sebagai Kepala OIKN yang akan datang, menurut Khairin harus dari kalangan militer.

Karena kata dia, selain untuk mengamankan istana negara, juga diperlukan sosok yang memiliki ketegasan untuk mengamankan lahan investasi. Selain itu, harus mengakomodir semua pihak, termasuk memastikan masyarakat adat tidak kehilangan lahan serta haknya sebagai warga negara.

“Dengan kondisi krusial seperti ini, menurut saya yang paling cocok adalah seseorang yang berlatar belakang militer. Karena ini mempertaruhkan nama baik bangsa dan negara kita di mata dunia. Jika Kepala OIKN yang ditunjuk tidak memiliki kapasitas dan ketegasan, maka menjadi hal yang sangat beresiko bagi bangsa dan negara kita,” tutup Khairin. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono