Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi kinerja Makmur Marbun sebagai Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Evaluasi itu digelar di Gedung Inspektorat Kemendagri Republik Indonesia, Jakarta, Senin (24/06/2024).
Pada evaluasi triwulan ke III ini, Pj Bupati PPU Makmur Marbun disebut telah menerapkan kinerja berstandar tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan telah memberikan hasil pelaporan terbaik serta sesuai dengan capaian 10 indikator prioritas yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan Kemendagri.
Evaluasi kinerja serupa pada triwulan II mencakup 10 aspek, kemudian pada Triwulan III kali ini hanya diminta memaparkan 5 aspek. Yaitu terkait inflasi, stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem dan penyerapan anggaran.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun ditemui usai melaksanakan evaluasi kinerja Triwulan III menyampaikan rasa syukurnya. Karena seluruh tim evaluator dari Kemendagri telah memberikan apresiasi terhadap kinerjanya, yang terus melakukan pembenahan dan transformasi di berbagai bidang selama menjabat sebagai Pj Bupati PPU.
Ia mengatakan, kinerja tersebut bukan merupakan hasil kerja bupati semata. Tetapi ada kerjasama dari seluruh perangkat daerah, termasuk dukungan dari seluruh masyarakat PPU.
“Bisa dilihat, bagaimana Kabupaten PPU hari ini, selama kurang lebih jalan 9 bulan saya diberikan tugas sebagai penjabat bupati di Kabupaten PPU, kami bisa melakukan berbagai pembenahan, transformasi bahkan kemajuan kinerja di sejumlah program,” beber Makmr Marbun.
“Artinya kami bisa. Untuk itu terima kasih pada seluruh Kepala SKPD dan perangkat daerah yang sudah mau bekerja secara maksimal untuk kemajuan PPU. Termasuk dukungan seluruh masyarakat PPU,” sambung dia.
Dia menambahkan, walaupun secara umum mendapatkan apresiasi yang membanggakan dengan pelaporan yang sangat baik, namun capaian tersebut bukan tanpa kekurangan.
Menurutnya, masih ada beberapa catatan kecil dari tim evaluator, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah selanjutnya.
“Misalnya stunting, kami tidak bisa berhenti dengan menurunnya stunting saja, tetapi kalau bisa kami harus mencapai zero staunting di Kabupaten PPU dan ini memerlukan kerja bersama seluruh sektor,” ungkap Marbun.
Ditambahkannya, hasil evaluasi Triwulan III ini tentunya menjadi tolak ukur bahwa Kabupaten PPU hari ini sudah tidak dipandang biasa-biasa saja. Tetapi memiliki standar yang tinggi, sudah setara nasional sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Apalagi kata, jika sudah menjadi IKN justru masyarakat PPU harus yakin untuk bisa dan pasti bisa lebih maju.
“Kita harus pertahankan apa yang sudah kita buat hari ini untuk PPU, yakin kita bisa dan pasti bisa, karena selain adanya IKN memang sudah waktunya kita bertransformasi lebih maju karena ke depan tantangan tugas-tugas pemeritah daerah tentunya tidak ringan,” ajak Marbun.
Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri tersebut juga menekankan dihadapan para evaluator bahwa masyarakat harus betul-betul diperhatikan agar tidak ada ketimpangan khususnya antara pembangunan di IKN dengan kesejahteraan masyarakat PPU. Menurutnya ini adalah bagian dari tugas yang berat dalam tantangan kedepan.
“Pemerintah PPU sampai saat ini terus mendorong bahkan meminta langsung kepada pihak-pihak terkait di otoritas IKN untuk memberdayakan dan mengutamakan masyarakat PPU dalam penyaluran tenaga kerja sehinga tidak ada kesenjangan sosial,” imbuhnya lagi.
Turut hadir dalam evaluasi kinerja triwulan III, Asisten II Pemkab PPU Sodikin dan sejumlah kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Agus P Sarjono
