Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM – PENJABAT (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang berlangsung di ruang rapat VIP Abipraya, Sepaku, Kamis (27/6/2024).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik yang bertujuan untuk mempercepat perolehan tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan pentingnya proyek IKN sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial di Indonesia.
“Pembangunan IKN di Kalimantan Timur adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Akmal Malik.
Dia menambahkan, selama ini pembangunan dan ekonomi di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa. Dengan perpindahan IKN ke Benua Etam, sambung Akmal, akan mewujudkan Indonesia sentris yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi, terutama di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.
Akmal Malik juga menyatakan dukungannya terhadap proyek IKN bersama dengan Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul.
“Saya orang Padang, Pak Danrem dan Pj Bupati PPU orang Medan juga mendukung IKN. Masa orang Desa Pemaluan dan Sepaku tidak mendukung IKN,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya kesejahteraan masyarakat sekitar IKN.
“Sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Dirjen Otonomi Daerah, saya wajib memastikan masyarakat saya terlindungi dan hak-haknya terpenuhi,” tegasnya.
Dalam kesempatan Ia mengajak seluruh pihak untuk segera melakukan pertemuan di lapangan guna membahas lebih lanjut program PDSK.
“Saya akan datang langsung ke lokasi warga Desa Pemaluan dan Sepaku untuk bersilaturahmi dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat,” katanya.
Sementara Pj Bupati PPU Makmur Marbun juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran terkait untuk aktif berpartisipasi dalam upaya penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Dia menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan proyek IKN.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh proses perolehan tanah berjalan dengan lancar dan adil, serta memperhatikan dampak sosial yang timbul di masyarakat,” ujarnya.
“Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak, termasuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan,” tambah dia.
Dia berharap, proyek IKN akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat PPU saat ini maupun dimasa yang akan datang.
“Semoga kehadiran IKN dapat menjadi berkah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup bagi kita semua,” harapnya.
Sementara dalam sesi diskusi, tokoh masyarakat Desa Pemaluan Sahdin mengungkapkan, Desa Pemaluan adalah desa tua yang telah ada sejak zaman Kesultanan Paser.
“Kami telah hidup berladang di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami. Meski ada aktivitas ladang berpindah, itu masih dalam kawasan desa kami,” jelas Sahdin.
Ia menegaskan bahwa Desa Pemaluan bukanlah perambah hutan, melainkan desa yang telah ada sebelum zaman kemerdekaan.
Pertemuan ini dipandu oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim, Siti Sugiarti, dan turut dihadiri oleh Deputi Bidang Sosial Budaya Otorita IKN Alimuddin serta jajaran Forkopimda Kabupaten PPU.
Sosialisasi ini juga dihadiri Ketua Adat Kelurahan Pemaluan, tokoh masyarakat, lurah Pemaluan, para Ketua RT, serta warga wilayah itu. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Agus P Sarjono
