Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lodewijk Freidrich Paulus menanyakan kemungkinan pemerintah bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk memulihkan data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Badan Siber dan Sandi Negara yang diikuti Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian dan Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/06/2024).
Lodewijk menilai opsi tersebut dapat menjadi pertimbangan karena pemerintah AS memiliki pengalaman dalam menghadapi serangan ransomware. “Dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI, terkait dengan brain cipher ransom termasuk pengamanan baru dari Lockbit 3.0 ini,” kata Lodewijk. “Pertanyaan saya sejauh mana kerja sama dengan FBI ini ya. Sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap data yang sudah di-encrypt oleh hacker ini masih kami berharap bisa dibuka karena kunci yang punya dia,” sambungnya.
Kendati demikian, Lodewjik menilai terdapat risiko yang berpotensi muncul jika pemerintah bekerja sama dengan FBI untuk memulihkan data PDNS. Lodewijk mengatakan kerja sama dengan FBI berpotensi menyebabkan negeri Paman Sam itu mengetahui isi data yang terkena ransomware “Mungkin itu juga ya memang ada risiko kalau kita minta otomatis, kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau menunggu dengan back up ini kita apa istilahnya entry ulang,” jelas dia.
Sebelumnya, server PDNS 2 Surabaya lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut peretas meminta uang tebusan sebesar US$8 juta atau setara Rp131 miliar kepada pemerintah untuk melepaskan PDN. []
Redaksi08
