Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – ANGKA kasus stunting di Kota Samarinda mengalami kenaikan. Demikian data yang diperoleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Meski data itu dibantah Wali Kota Samarinda Andi Harun, namun Sekretaris Fraksi PKS DPRD Samarinda Samri Saputra memaparkan bahwa angka stunting di Kota Samarinda berdasarkan data Bappeda Kaltim menunjukan fluktuasi turun naik.
“Memang tadi ada data stunting yang disampaikan Fraksi PKS, yang kemudian ditanggapi oleh Wali Kota. Data yang kami gunakan berdasarkan data resmi dari Bappeda Provinsi Kaltim,” ujar Samri kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Samarinda di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (03/07/2024).
“Data dari provinsi menunjukkan bahwa pada tahun 2021 angka stunting di Samarinda sebesar 10,74 persen, kemudian tahun 2022 turun menjadi 9,8 persen. Namun pada Februari 2023 naik lagi menjadi 12,7 persen,” ungkapnya lagi.
Jika Wali Kota Andi Harun membantah data itu, maka Samri mempertanyakan sumber data yang digunakan Wali Kota Samarinda terkait pencapaian dalam mengatasi stunting. Dia mengaku heran, mengapa wali kota tidak mengambil data dari Bappeda Provinsi Kaltim yang lebih relevan dengan keadaan di daerah.
“Saya tidak tahu wali kota ngambil data dari mana, tapi kalau saya lihat dia ambil dari pusat, data survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Kalau kami bandingkan dengan data daerah, maka kami yakin data dari daerah lebih akurat dibanding pusat. Karena pusat melakukannya dengan sampel yang lebih kecil, sementara survei yang dilakukan di daerah lebih mendalam dan akurat,” paparnya lagi.
Dia lalu menegaskan pentingnya menggunakan data yang akurat dan konsisten dalam merencanakan program penanganan stunting.
“Survei yang kami ambil dari Bappeda dan itu kami gunakan. Kalau saya lihat, data yang digunakan oleh wali kota berasal dari survei kesehatan Indonesia dari Kementerian. Jadi di sini terlihat ada dua sumber data yang berbeda. Kita perlu meluruskan ini agar tidak dibilang asal berbicara. Nanti kita buktikan data mana yang lebih akurat,” kata Samri lagi.
Dia pun mengingatkan, mengenai stunting ini perlunya kehati-hatian dalam penggunaan data. Termasuk pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengatasi stunting di Kota Samarinda. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
