Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM – SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar memberikan paparan terkait capaian hasil kinerja daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Paparan ini disampaikan dalam kegiatan monitoring terpadu kebijakan KLA di Propinsi Kaltim oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia yang dipimpin Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta Nur Sitepu.
Dalam paparan yang berlangsung di ruang rapat lantai III Kantor Bupati PPU, Kilometer 09 Nipah-nipah, Penajam, Selasa (9/7/2024) itu, Sekda PPU Tohar menyampaikan berbagai program dan indikator yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dalam rangka mendukung terwujudnya KLA.
Beberapa capain utama yang dipresentasikan meliputi, kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kluster pelindungan khusus anak.
“Tentunya program dan indikator yang sudah kami implementasikan ini tidak semuanya bisa tercapai. Tentunya masih ada kekurangan dan permasalahannya di daerah,” kata Tohar.
Sementara Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan, kegiatan monitoring tersebut dilakukan di berbagai kabupaten yang ada di Kaltim. Terrmasuk di Kabupaten PPU.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan implementasi kebijakan KLA yang telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Serta sejauh mana program-program KLA dijalankan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak di daerah itu.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan KLA benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak di daerah ini. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman,” pungkasnya.
Sementara itu dalam kegiatan monitoring ini, Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Komunikasi (Kemenko) Woro Srihastuti menanggapi hasil capaian kluster yang ada di KLA Kabupaten PPU. Dia mengatakan, hampir sebagian besar hasilnya telah memenuhi syarat.
Namun demikian kata dia, bahwa ada beberapa hal yang mesti ditekankan dan sekaligus mengingatkan, bahwa pada saat bicara KLA tidak hanya sekedar yang berhubungan dengan pencapaian indikator-indikator saja. Selain itu juga tidak hanya menunjukan kluster yang sudah dilaksanakan, tetapi bagaimana sistem itu bisa dibangun untuk memastikan perlindungan anak tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Jadi misalnya terjadi anak stunting, sistemnya bergerak atau tidak dalam identifikasi. Kemudian bagaimana penangananya dan siapa pihak yang harus dilibatkan. Ini sistemnya harus bergerak dan jelas,” tegasnya.
Tampak hadir dalam kegiatan ini Deputi PMK Sekretariat kabinet, Kasubdit pada Dirjen Bina Kementerian Dalam Negeri, Tenaga Ahli Utama KSP dari kantor staf kepresidenan, dan unsur organisasi pimpinan daerah Kabupaten PPU.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan KLA serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.[]
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Agus P Sarjono
