Pemerintah Pusat Diminta Percepat Penanganan Abrasi Pantai Derawan

BERAU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, memastikan pihaknya akan mengawal komitmen Pemerintah Pusat untuk menangani abrasi di Pantai Pulau Derawan. Komitmen itu sendiri disampaikan oleh Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, atau yang kerap disapa Mas Menteri.

“Kita akan kawal terus, tentu kami juga akan mengawal komitmen pemerintah pusat agar bisa terealisasi,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (18/07/2024). Sejauh ini, pihaknya melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) katanya, telah melakukan perencanaan dan kajian tahap awal penanganan abrasi khususnya di Pulau Derawan dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Kalimantan.

Pertemuan pun telah dilakukan, salah satu pembahasannya ialah apakah memungkinkan penanganan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pekerjaannya nanti. Juga dibahas kemungkinan penyematan Lokasi Strategis (Lokri) sebagai salah satu upaya percepatan dan meraih dukungan bantuan lebih mudah. Penetapan sendiri dilakukan oleh lintas kementerian, mulai Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hingga Kemenparekraf dan KemenPUPR.

“Memang untuk lebih baik lagi kalau kita bisa diberi status Lokasi Strategis (Lokris), hal ini kuasanya ada di beberapa kementerian,“ paparnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui jajarannya untuk bisa mengawal komitmen Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang akan mendukung penanganan abrasi pantai Pulau Derawan. Apalagi, mengingat kondisinya seiring berjalan waktu semakin parah.

“Harapan kita seperti itu, kita harap ada penanganan abrasi di Derawan, kita harap ada perhatian pemerintah pusat,” ujarnya. Sebab, penanganan abrasi pantai sendiri dipahami memang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Sehingga, kondisi seperti ini sangat diharapkan benar-benar ditangani oleh pemerintah pusat.

Saga menegaskan pentingnya pengawalan komitmen itu, sebab, kerap kali yang menjadi kebiasaan adalah komitmen yang tidak disambut dengan gerak cepat jajaran pemerintah daerah untuk mengawal komitmen pemerintah pusat. “Kan kelemahan kita pengawalan yang sudah dijanjikan tapi tidak kita tindak lanjuti, pengalaman konsultasi sangat lemah dari OPD kita terkait kementerian yang bersangkutan,” tuturnya.

Padahal ditekankannya, Pulau Derawan yang selama ini menjadi ikon pariwisata Berau bersama Pulau Maratua, bahkan menjadi ikon pariwisata Kaltim itu kondisinya kian miris dengan adanya abrasi pantai. Sehingga momen sebuah komitmen yang dilontarkan seorang Menparekraf Sandiaga seharusnya bisa disambut cepat dan dikawal dengan ketat.

“Jadi menindaklanjuti dan melakukan koordinasi ke kementerian, apalagi kalau ada pernyataan itu bisa penguat keseriusan kementerian untuk mendukung destinasi wisata kita,” ungkapnya. []

Redaksi08