Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti persoalan stunting di daerah pinggiran yang masih tinggi.
Hal itu disampaikan Romadhony Putra Pratama, anggota FPDI-P saat menjadi juru bicara dalam penyampaian pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-25 masa persidangan II tahun 2024 yang dilaksanakan di ruang rapat utama kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (20/08/2024).
Agenda rapat paripurna itu sendiri yakni penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan Raperda tentang APBD Kaltim TA 2025 dan penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan Raperda tentang P-APBD Kaltim TA 2024.
“Masih adanya persoalan stunting yang sampai hari ini masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) utama Pemerintah Provinsi Kaltim, berdasarkan penyerapan hasil aspirasi masih ditemukannya persoalan stunting terutama pada wilayah yang tergolong pinggiran sehingga menurut pengamatan kami, Pemprov Kaltim kurang serius untuk menangani stunting,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini.
Selain masalah stunting, FPDI-P juga meminta penjelasan angka pelestarian lingkungan hidup di Kaltim tidak memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, tahun ini, baru mencapaik 75,47 persen.
“Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan yang telah digambarkan DLH Kaltim tercatat realisasi 75,47 persen tidak mencapai target yang telah ditetapkan 76,15 persen, ini menandakan Pemerintah Provinsi Kaltim kurang serius dalam menangani persoalan lingkungan hidup,” tutup Romadhony, sapaan akrabnya ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
