Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas melaporkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16 persen dari Anggaran Tahun 2023.
“Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18.933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp18,395 triliun,” jelas Supratman dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat Rapat Kerja Bersama di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/08/2024).
Raker tersebut beragendakan Pembahasan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2023.
Dari realisasi anggaran 2023 yang mencapai 97,16 persen, Menkumham menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kemudian, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Serta, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Output prioritas nasional Polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU, KUHP Acara Perdata, RUU Kepailitan, Penguatan BHP, Pengembangan Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi Kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian,” paparnya.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48 persen menjadi Rp9 triliun. Jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama, yang terbesar diperoleh oleh Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.
Sementara terkait dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menkumham Supratman menyebutkan, bahwa Kemenkumham telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut. []
Penulis: Rudi Harahap | Penyunting: Agus P Sarjono
