Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – ISU putra daerah kembali mengemuka jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Berbagai opini bermunculan, terkait siapa yang sebenarnya pantas dianggap sebagai putra daerah, terutama dalam konteks Pilkada di provinsi yang kini menyandang status sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kontroversi tersebut mengundang Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Kaltim Rudy Mas’ud berbicara panjang lebar kepada awak media usai rapat konsolidasi partai pengusung pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji di Sekertariat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim, Jalan Kadrie Oening, Samarinda, Selasa (10/09/2024).
Rudy dengan tegas menyatakan, konsep putra daerah hingga saat ini masih belum jelas dan membutuhkan definisi yang lebih konkret. Dia berpendapat, masyarakat Kaltim seharusnya tidak lagi terjebak dalam perdebatan sempit mengenai siapa yang memenuhi kreteria sebagai putra daerah.
“Menurut kami, tidak ada persoalan terkait itu. Sampai hari ini, kami masih ambigu soal apa sebenarnya yang menjadi barometer dari putra daerah. Apakah seseorang itu harus dari suku asli Kaltim? Lahir di Kaltim? Dan apakah ia harus hidup di sini selama sekian puluh tahun?” tutur Rudy kepada para pewarta.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim ini, isu itu tidak seharusnya dilempar ke publik, mengingat Kaltim kini berada dalam posisi strategis yang menuntut pembahasan lebih mendalam mengenai isu-isu nasional. Bukan lagi terfokus kepada perdebatan kedaerahan yang terbatas.
“Hari ini Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, artinya bukan lagi bicara tentang isu kedaerahan, tetapi kita harus berbicara tentang isu nasional. Seperti bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, infrastruktur kita yang hari ini bermasalah termasuk juga digitalisasi,” jelas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini.
Ditekankan Rudy, pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kaltim, terutama dengan adanya IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada masa mendatang dan akan menjadi magnet pembangunan nasional.
“Harus kita dorong percepatan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan IKN, baik dari segi transportasi, fasilitas publik, hingga teknologi informasi,” tutup pria kelahiran Balikpapan tahun 1981 ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
