Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM – SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan proses literasi dan inklusi keuangan daerah, sinergi dan kolaborasi para stakeholder serta pembahasan rencana program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten PPU.
Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati PPU, Jalan Provinsi, Kilometer 09 Nipah-nipah, Penajam, Rabu (16/10/2024) itu juga diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU Sodikin, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Balikpapan, perwakilan bank dan lembaga jasa keuangan di wilayah Kabupaten PPU, serta sejumlah pejabat terkait lainnya
Dalam sambutannya Tohar mengatakan, tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD Kabupaten PPU telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan telah dikukuhkan pada September 2024 lalu.
Tujuan dibentuknya TPAKD antara lain mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah serta mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Selain itu, tujuan lainnya adalah menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan dan membiayai pembangunan sektor prioritas serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia,” jelasnya.
Berdasarkan data statistik jumlah penduduk kabupaten PPU 2023, lanjut dia, adalah 196.566 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Selain itu, data statisitik menunjukkan pada tahun 2023 jumlah rekening pada Bank di PPU yaitu 141.567 rekening tabungan dengan nilai sekitar Rp1,1 trilyun.
Rekening Deposito berjumlah 675 bernilai sekitar Rp159,893 milyar dan Rekening Giro sejumlah 1.305 dengan nilai sekitar Rp901,667 milyar. Sementara, penyaluran kredit kepada masyarakat selama tahun 2023 yang terdata sejumlah 31.963 orang debitur dengan nilai Rp1, 608 trilyun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,85 persen dari tahun 2022 dan diproyeksikan akan bertumbuh positif sejalan dengan dampak dari pembangunan IKN Nusantara yang sedang berjalan,” jelasnya.
Merujuk dari data sebelumnya, sambung Tohar, maka akan sangat diharapkan langkah-langkah sistematis dan strategis dari pemerintah daerah beserta stakeholder terkait untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk- produk jasa keuangan yang ada dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk PPU.
Sebagai langkah awal setelah terbentuknya TPAKD Kabupaten PPU, lanjut dia, maka rapat koordinasi ini diharapkan menjadi sarana koordinasi, diskusi dari sinergi dari semua pihak yang tercakup dalam TPAKD Kabupaten PPU untuk merumuskan rencana kerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dipenghujung tahun 2024 serta perencanaan program kegiatan untuk tahun 2025.
TPAKD juga memiliki tuntutan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong proses literasi dan inklusi keuangan daerah, terutama untuk berbagai sektor perekonomian riil dengan memperhatikan potensi pengelolaan sektor perekonomian dibidang pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan lain-lain.
“Oleh karena itu, masyarakat yang sering kali terkendala dengan permasalahan permodalan/pembiayaan. Maka dengan adanya TPAKD ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga berbagai produk keuangan yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di wilayah PPU,” tuturnya. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Agus P Sarjono
