Masyarakat Transmigran Sambut Baik Kementerian Transmigrasi Berdiri Sendiri

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Masyarakat Transmigrasi (Permata) menyambut baik terbentuknya Kementerian Transmigrasi yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPP Permata, Sulaiman. Dengan kementerian yang tersendiri, ia berharap masa kejayaan transmigrasi di Era Orde Baru kembali bangkit. “Terima kasih kepada Presiden yang sudah berkenan menjadikan kementerian transmigrasi terpisah dengan kementerian lain. Sebagaimana diketahui bahwa transmigrasi di era orde baru itu berhasil, mampu menciptakan swasembada pangan,” kata Sulaiman di Samarinda, Ahad (27/10/2024).

Program transmigrasi, lanjut Sulaiman, dahulu mampu mengakselerasi pemerataan pembangunan, serta bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permukiman di Kalimantan Timur, termasuk di Penajam Paser Utara (PPU), yang sekarang menjadi lokasi Ibu Kota Negara, adalah lokasi transmigrasi. Dahulu tertinggal, dengan adanya transmigrasi, pembangunan meningkat pesat. “Transmigrasi melibatkan multi etnis, suku untuk tinggal di satu kawasan baru,” tambah Sulaiman.

Ia yakin, dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi terpisah dengan urusan lain, program transmigrasi nasional akan kembali bangkit. Kebangkitan program transmigrasi tentu saja akan mendorong terwujudnya swasembada pangan, ketahanan pangan nasional akan semakin kuat. “Yakin dan percaya bahwa dengan menghidupkan program transmigrasi, terutama untuk menuju ketahanan pangan dan swasembada akan berhasil, yang penting dikelola dengan benar,” terang Sulaiman.

Suksesnya program transmigrasi nasional, lanjut dia, dapat terwujud jika masyarakat transmigrasi yang sudah sukses dilibatkan. “Target swasembada pangan menuju ketahanan pangan pasti mudah terwujud yang penting program transmigrasi diseleksi dengan ketat, ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penerima. “Intinya Permata siap mendukung, baik dalam bentuk pemikiran dan tenaga untuk turut serta agar program transmigrasi nasional,” tegas Sulaiman.

Pihak DPP Permata, kata dia, tentu banyak menaruh harapan kepada Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik, berharap dapat bekerja dengan baik. “Apalagi yang menjadi menteri seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, punya disiplin tinggi. Kami siap bekerja sama dan mendukung,” tutup Sulaiman.

ANGGARAN KECIL

Usai dilantik jadi menteri, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengevaluasi pagu anggaran tahun 2025 untuk kementerian transmigrasi yang hanya Rp92 miliar. Menurut dia, anggaran itu sangat kecil, bahkan berbanding jauh dengan era orde baru. “Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun,” kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) lalu.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans). Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangat kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluh kepala keluarga untuk bermigrasi. “Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar. Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga,” ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan. “Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar,” ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan. Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi. Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya. []

Penulis: Nursiah