Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN – Yanuar, pengemudi angkutan penumpang umum plat kuning di Banjarmasin, mengaku bersyukur pihaknya masih bisa mendapatkan BBM bersubsidi.
“Setidaknya dapat mengurangi biaya operasional dari kebutuhan BBM harian,” ujarnya seraya mengatakan sehari dirinya memerlukan 10 liter pertalite.
Bukan warga mampu, pengemudi ojol di Banjarbaru ini klaim mereka tetap berhak dapatkan BBM subsidi.
Udi, pengemudi ojol di Banjarbaru, mengatakan mereka berhak menerima subsidi.
“Memang ini kendaraan pribadi. Namun bukan berarti saya orang mampu secara materi, karena belinya juga kredit dari menyisihkan penghasilan mengojek,” katanya.
SWacana pemerintah merombak aturan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga mendapatkan reaksi dari reaksi dari Perwakilan Driver Online Kalimantan Bersatu (DOKB).
Perwakilan DOKB Jhon mengatakan wacana yang hendak digodok pemerintah tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda dua. Bukan untuk pihaknya yang menggunakan roda empat.
Namun demikian, kata Jhon, pihaknya tetap akan membahasnya. Ini seperti ketika ada isu pertalite hendak dihapuskan. Perwakilan driver online roda empat di Jakarta sempat melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas perihal subsidi BBM.
“Infonya, kementerian juga masih menggodok teknisnya untuk realisasi subsidi BBM tersebut,” katanya.
Rahmad Hidayat, pengemudi Gojek asal Antasan Kecil Barat juga mengeluhkan wacana pemerintah merombak aturan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dengan penghasilan sekitar Rp100 ribu sehari, ia sangat memerlukan BBM bersubsidi.
“Dari Rp 100 ribu sehari, Rp 30 ribu untuk pertalite. Kalau harus pakai pertamax, makin besar
pengeluarannya. Harusnya pemerintah timbang dulu dampaknya. Apakah mereka menjamin tarif kami dinaikkan kalau subsidi dicabut?” keluhnya.
Terlebih bonus dari aplikator yang dulu menjadi penopang sudah tidak lagi ada.
“Kami benar-benar bergantung pada tarif pelanggan dan itu saja tidak besar,” tegasnya.
Wacana ini dinilainya tidak adil karena angkutan online juga mendukung roda perekonomian negara. “Jangan asal atur saja. Kami yang di jalan ini tahu betul dampaknya seperti apa. Kalau subsidi dihapus, pemerintah harus cari cara agar kami bisa bertahan,” pungkasnya.
Wacana pemerintah merombak aturan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memicu protes dari berbagai pihak, termasuk pengemudi angkutan online di Kalimantan Selatan.
Dalam skema yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, BBM bersubsidi hanya diberikan kepada kendaraan berpelat kuning seperti angkutan umum.
“Kalau angkutan barang yang berpelat hitam, ya ubah ke pelat kuning,” ujarnya, Rabu (27/11).
Pada Jumat (29/11), dia mengatakan ojek online (ojol) tidak menjadi target subsidi BBM tepat sasaran. Bahlil menilai ojol merupakan sebuah usaha.
“Ojek (online) kan dia pakai untuk usaha, lho iya dong, masa usaha disubsidi?” cetusnya.
Penyataannya ini mendapat keluhan pengemudi angkutan online, yang mengandalkan BBM bersubsidi yakni pertalite.
“Kalau benar diterapkan, ini terlalu berat bagi kami. Ongkos kirim dari pelanggan tidak besar. Keuntungan utama malah dari aplikator. Saya sehari bisa menghabiskan Rp 50 ribu untuk pertalite. Kalau ada target, biaya BBM bisa lebih tinggi,” kata Iman, pengemudi Grab asal Sungai Bilu Banjarmasin, Minggu (1/12).[]
Redaksi10
