MIPI Kalsel Siapkan Kajian untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Pengurus MIPI Kalsel periode 2026–2031 didorong memperkuat kolaborasi, kajian berbasis data, dan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif serta responsif.

BANJARBARU – Pemerintahan daerah dituntut semakin adaptif menghadapi tekanan fiskal, perubahan teknologi, dan persoalan sosial yang kian kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2026–2031 didorong menjadi pusat kajian dan penghasil rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dorongan itu mengemuka dalam pelantikan Pengurus Wilayah MIPI Kalsel di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Banjarbaru, Sabtu (21/11/2026). Kepengurusan baru yang dipimpin Pebriadin Hapiz diharapkan mampu mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk merumuskan solusi atas persoalan pembangunan daerah.

Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) MIPI, Muhadam Labolo, mengatakan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi cukup mengandalkan pola kerja rutin dan prosedural. Pemerintah harus mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan pengetahuan.

“Pemerintah harus mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, merespons kebutuhan masyarakat, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan pengetahuan. Kita membutuhkan pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (21/11/2026), Muhadam menilai persoalan publik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pembangunan ekonomi membutuhkan penanganan lintas sektor. Karena itu, pemerintah perlu membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ia memberikan lima arahan bagi pengembangan MIPI, yakni mendorong kebijakan berbasis data dan pengetahuan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat transformasi digital, meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur, serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Muhadam juga meminta pengurus MIPI Kalsel menjadikan organisasi tersebut sebagai ruang pengembangan gagasan dan kajian pemerintahan daerah. Salah satu langkah yang didorong ialah membentuk forum dialog bertajuk Kalimantan Selatan Government Policy Forum untuk mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain forum dialog, MIPI Kalsel diharapkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta pemerintah kabupaten dan kota. Organisasi itu juga didorong menerbitkan rekomendasi kebijakan atau policy brief secara berkala mengenai isu strategis daerah dan memperluas jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“MIPI harus produktif dalam gagasan, kuat dalam jejaring, dan nyata dalam pengabdian,” tegasnya.

Ketua Pengurus Wilayah MIPI Kalsel, Pebriadin Hapiz, menyatakan organisasi tersebut akan berupaya menjembatani komunikasi antara praktisi pemerintahan, masyarakat, dan kalangan akademisi. Menurutnya, kajian tentang etika pemerintahan dan tata kelola yang baik perlu terus dikembangkan agar masyarakat memahami pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

“Melalui organisasi ini, kita akan mencoba menghidupkan kajian-kajian tentang etika pemerintahan yang baik. Sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Pebriadin menilai kualitas pemerintahan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Pemerintah, menurut dia, perlu terus meningkatkan kinerja dan memperluas kemampuan dalam mengakomodasi kepentingan publik.

Ia juga mendorong agar praktik tata kelola pemerintahan dari berbagai negara dapat dipelajari sebagai bahan pembanding untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inovasi dinilai semakin diperlukan, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.

“Di tengah dinamika dan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan pemerintahan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung Muhadam Labolo dan disaksikan Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, Thaufik Hidayat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan kuliah umum oleh Ryaas Rasyid.

Kepengurusan baru MIPI Kalsel diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kontribusi organisasi dapat dirasakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *