Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pansus DPRD Kaltim menargetkan pembahasan Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS selesai pada 19 November 2026 setelah melakukan peninjauan rumah sakit serta mematangkan norma hukum, pembiayaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), dan Infeksi Menular Seksual (IMS) rampung pada 19 November 2026. Pembahasan regulasi tersebut kini memasuki tahap finalisasi, dengan fokus pada penyempurnaan substansi hukum, pembiayaan, serta pelibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.
Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan sejumlah tahapan telah dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan dan penanggulangan HIV/AIDS serta IMS di daerah.
Salah satu tahapan tersebut adalah uji petik ke sejumlah rumah sakit di Kaltim untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan pelaksanaan penanganan HIV/AIDS serta IMS.
Selain melakukan peninjauan fasilitas kesehatan, Pansus juga menjadwalkan studi banding ke sejumlah daerah yang dinilai lebih maju dalam penanggulangan HIV/AIDS, yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Tanggal 19 November ini harus selesai. Sekarang sudah melakukan uji petik beberapa rumah sakit. Setelah itu kita melakukan studi banding ke daerah-daerah yang penanggulangan HIV/AIDS-nya lebih maju seperti Sulawesi Selatan, Bali, dan Yogyakarta,” kata Darlis saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (13/11/2026).
Darlis menjelaskan, pembahasan Ranperda secara umum telah memasuki tahap akhir. Pansus bersama pihak terkait telah membahas sejumlah aspek penting yang akan menjadi dasar pengaturan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kaltim.
Aspek tersebut meliputi perumusan norma hukum, dukungan pembiayaan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Menurutnya, keterlibatan instansi pemerintah dan unsur masyarakat menjadi salah satu perhatian Pansus agar pelaksanaan regulasi nantinya tidak hanya bertumpu pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam proses penyusunan Ranperda, Pansus turut memperhatikan peran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pondok pesantren sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang dapat mendukung edukasi, pencegahan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS dan IMS.
“Sudah finalisasi Perda kita terkait dari segi norma-norma, pembiayaan, keterlibatan pihak lain seperti Dinas Kesehatan dan pondok pesantren,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Melalui pembahasan yang memasuki tahap finalisasi, Pansus DPRD Kaltim berharap Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dapat diselesaikan sesuai target pada 19 November 2026.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama instansi kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi, memperluas edukasi pencegahan, serta meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di daerah. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
