Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Partai Hijau Inggris dan Wales mengesahkan mosi yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme dan mendukung negara Palestina tunggal yang demokratis dengan hak setara bagi seluruh kelompok etnis dan agama.
LONDON – Partai Hijau Inggris dan Wales mengambil langkah politik yang kontroversial dengan menyetujui mosi yang menyatakan Zionisme sebagai salah satu bentuk rasisme sekaligus mendukung pembentukan satu negara Palestina yang demokratis dengan hak setara bagi seluruh kelompok etnis dan agama.
Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dalam konferensi tahunan Partai Hijau di Brighton, Inggris, Minggu (04/10/2026). Sebanyak 1.022 anggota mendukung mosi, sedangkan 813 anggota menolaknya.
Mosi itu sekaligus menawarkan alternatif terhadap solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Dalam pandangan yang disetujui anggota partai, negara tunggal yang demokratis harus menjamin kesetaraan hak bagi seluruh kelompok etnis dan agama.
Wakil Ketua Bersama Partai Hijau Mothin Ali menyatakan dukungannya terhadap mosi tersebut. Ia menilai Zionisme, sebagaimana dirumuskan dalam mosi, berkaitan dengan proyek negara yang berbasis etnonasionalisme.
“Sebagaimana didefinisikan dalam mosi tersebut, Zionisme adalah proyek negara etno-nasionalis. Zionisme menghasilkan pembersihan etnis, dengan keyakinan bahwa satu kelompok manusia lebih unggul daripada kelompok lainnya,” kata Ali, sebagaimana diberitakan SindoNews, Senin, (05/10/2026).
“Saya adalah seorang yang berkomitmen pada anti-rasisme. Saya terjun ke dunia politik melalui gerakan antirasisme dan antiperang. Sejak saat itu, saya benar-benar memahami seperti apa rasisme, baik yang bersifat struktural maupun personal,” lanjutnya.
“Keyakinan bahwa satu kelompok manusia lebih unggul daripada kelompok lainnya, saya tidak bisa menerimanya.”
Tegaskan Hak Rakyat Palestina
Selain menyatakan sikap terhadap Zionisme, anggota Partai Hijau menyetujui amendemen terpisah yang menegaskan “hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri” bagi rakyat Palestina.
Namun, anggota partai menolak amendemen yang bertujuan memastikan keputusan mengenai Zionisme tidak digunakan untuk menekan, melarang, atau mendisiplinkan anggota berdasarkan keterkaitan mereka dengan lembaga komunitas Yahudi, termasuk sinagoge, pusat komunitas, maupun kelompok keagamaan yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis.
Amendemen tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin anggota Yahudi tidak dikenai sanksi hanya karena menyampaikan pandangan yang diperbolehkan bagi anggota non-Yahudi, termasuk dukungan terhadap negara binasional atau solusi dua negara.
Ali menilai keputusan tersebut dapat memengaruhi arah perdebatan politik Inggris mengenai konflik Israel-Palestina dan persoalan hak asasi manusia.
“Pada 2024, Partai Hijau mengakui bahwa genosida sedang berlangsung di Gaza, sebelum partai politik besar lainnya,” ujarnya.”Jadi, kami selalu menjadi yang terdepan dalam isu ini. Kami juga berada di garis depan dalam persoalan hak asasi manusia, di mana pun itu terjadi. Kami membawa partai-partai politik lain bersama kami. Kami mendorong agar perdebatan ini berlangsung di tengah masyarakat,” paparnya.
Kekhawatiran terhadap Anggota Yahudi
Perdebatan mengenai mosi tersebut juga diwarnai kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap anggota Partai Hijau yang beragama Yahudi.
Sebelum konferensi berlangsung, muncul laporan bahwa anggota Yahudi yang menjadi bagian dari sinagoge yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis dapat menghadapi proses disipliner internal.
Lubna Speitan, warga Inggris keturunan Palestina yang menjadi penulis utama mosi, membantah laporan tersebut. Ia menjelaskan mosi itu merupakan “E-Motion”, yakni usulan yang berkaitan dengan persoalan eksternal dan tidak memiliki dampak terhadap proses internal partai.
“Kami telah menjelaskan secara eksplisit dalam mosi bahwa tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis adalah orang Yahudi,” katanya.
Mosi tersebut juga memperoleh dukungan dari penyintas Holocaust sekaligus aktivis Stephen Kapos. Ia menyatakan Zionisme, baik sebagai ideologi maupun praktik, harus ditolak.
“Zionisme, baik sebagai ideologi maupun praktik, berbahaya, tidak memiliki legitimasi dan harus ditolak.”
Sementara itu, kelompok Jewish Greens tidak mengambil sikap resmi karena anggotanya terpecah dalam memandang persoalan tersebut.
Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski, yang merupakan seorang Yahudi, sebelumnya meminta agar mosi diperjelas untuk memastikan perlindungan terhadap warga Yahudi.
“Artinya, jika seseorang menentang pendudukan, menentang apartheid, menentang genosida, tetapi kebetulan menjadi anggota sebuah sinagoge yang menyebut dirinya sebagai sinagoge Zionis, mereka tidak boleh diperlakukan berbeda di dalam Partai Hijau,” kata Polanski.
Ali mengatakan dirinya tidak menentang pemberian jaminan tambahan kepada anggota Yahudi.
“Jika anggota Yahudi merasa membutuhkan jaminan tambahan, saya pikir mereka berhak memintanya,” katanya.
“Semua anggota harus merasa aman di partai ini. Bukan berarti mosi tersebut harus membuat mereka merasa tidak aman, tetapi jika mereka menginginkan jaminan tambahan, saya menyambutnya.”
Juru bicara Partai Hijau tidak memberikan keterangan mengenai apakah Polanski akan mendukung mosi tersebut apabila dilakukan amendemen.
Polanski juga tidak ikut memberikan suara karena meninggalkan konferensi lebih awal untuk berkampanye dalam pemilu sela di daerah pemilihan Holborn and St Pancras.
Setelah pemungutan suara, lima anggota parlemen Partai Hijau mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen mereka terhadap penolakan diskriminasi dan pelecehan.
“Kami tidak akan pernah menoleransi segala bentuk diskriminasi atau pelecehan.”
Mereka juga menegaskan, “Tidak ada konflik antara mendukung hak-hak rakyat Palestina dan hak-hak warga Yahudi.” []
Redaksi 03
