Penarikan Raperda KLA dan perubahan RTRW dilakukan untuk menyesuaikan regulasi pusat dan provinsi, sementara program pemenuhan hak anak di Kutim dipastikan tetap berjalan.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Raperda terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menyesuaikan regulasi pemerintah pusat dan provinsi. Meski Raperda KLA ditarik dari pembahasan, Pemkab Kutim memastikan program pemenuhan hak dan fasilitas bagi anak tetap berjalan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kutim, Noviari Noor, mengatakan penarikan kedua Raperda tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum dan proses penyesuaian regulasi daerah dengan kebijakan yang lebih tinggi.
Penjelasan itu disampaikan Noviari seusai mengikuti Rapat Paripurna Ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim di Gedung DPRD Kutim, Sangatta, Senin (05/10/2026).
Terkait Raperda KLA, Noviari menjelaskan penarikan dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru. Namun, perubahan regulasi tersebut tidak menghentikan komitmen Pemkab Kutim dalam menjalankan program pemenuhan hak anak dan mewujudkan KLA.
“Pencabutan Perda dikarenakan karena ada peraturan presiden yang baru. Nah, itu aja sih sebenarnya, tapi tidak merubah status kebutuhan Kabupaten Layak Anak. Tetap kita melaksanakan program itu, Kabupaten Layak Anak, enggak ada masalah,” ujar Noviari.
Sementara itu, penarikan Raperda terkait perubahan RTRW dilakukan karena Pemkab Kutim masih harus menyesuaikan dokumen tata ruang daerah dengan kebijakan tata ruang di tingkat provinsi dan nasional.
Menurut Noviari, proses perubahan RTRW membutuhkan waktu karena berkaitan dengan berbagai kepentingan, mulai dari kawasan kehutanan dan perkebunan hingga kegiatan usaha masyarakat. Proses tersebut juga berkaitan dengan alih fungsi lahan dan usulan enklave di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).
“Jadi secara hierarki itu kita mengikuti aturan. Memang proses RTRW ini prosesnya agak panjang karena menyangkut banyak hal di sana, terutama tata ruang perhutanan, tata ruang perkebunan, dan semua yang menyangkut hak berusaha orang di sana,” kata Noviari Noor.
Pemkab Kutim, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat sebelum perubahan RTRW dapat ditetapkan secara resmi.
“Jadi mungkin kita menunggu dari provinsi seperti apa, juga arahan dari pusat seperti apa. Kita hanya menyesuaikan hal-hal yang seperti itu. Ada alih fungsi lahan disetujui, nah kita masukkan ke dalam revisi tata ruang wilayah. Kalau di sana sudah verifikasi dan sudah siap, tentunya kita akan sudah boleh kita tetapkan,” tutupnya.
Penyesuaian regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan KLA maupun tata ruang Kutim tetap memiliki landasan hukum yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat dan provinsi, tanpa menghambat pelaksanaan program pelayanan masyarakat maupun kepastian pemanfaatan ruang di daerah. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan