Pemkab Kutim Siapkan Listrik dan Infrastruktur Dasar di Kawasan TNK

Pemkab Kutim mempercepat penyelesaian 10 poin komitmen sebagai persyaratan kerja sama pembangunan jaringan listrik di kawasan TNK, sekaligus menyiapkan langkah pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat Dusun Airport dan Teluk Lombok.

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tengah mematangkan 10 poin komitmen sebagai persyaratan kerja sama pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat Dusun Airport dan Teluk Lombok di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai (TNK). Penyelesaian persyaratan tersebut dipercepat agar pemasangan jaringan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat terlaksana sesuai target pada Desember 2026.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kutim dalam memperluas pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat, khususnya akses listrik, air bersih, jalan lingkungan, dan sanitasi di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan konservasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, mengatakan pembangunan jaringan listrik membutuhkan koordinasi dan pemenuhan ketentuan khusus karena jalur pemasangannya harus melintasi kawasan TNK.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama pihak terkait harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi agar pembangunan infrastruktur tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi.

“Kekhawatiran yang timbul karena ini adalah kawasan konservasi, maka ada hal-hal yang perlu kita kawal bersama dan tidak boleh melanggar. Maka dibuatlah komitmen tadi yang harus dipenuhi oleh pemerintah dulu,” ujar Noviari di Gedung Serba Guna Sangatta, Rabu (07/10/2026).

Noviari menjelaskan, Pemkab Kutim saat ini masih menyusun tanggapan terhadap 10 poin komitmen yang dipersyaratkan pengelola kawasan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan jaringan listrik.

Bagian Hukum Setkab Kutim juga sedang menelaah rumusan dan redaksi dalam draf komitmen untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelaahan tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian administrasi sebelum kerja sama pembangunan jaringan listrik dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Noviari menegaskan, percepatan penyelesaian dokumen menjadi prioritas karena pelaksanaan pemasangan jaringan listrik oleh PLN memiliki batas waktu yang harus diperhatikan.

“Ini segera secepatnya, karena PLN memasang listrik itu ada tenggang waktunya, Desember sudah harus terpasang itu,” tegasnya.

Selain persoalan pembangunan jaringan listrik, Pemkab Kutim juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk menangani persoalan status lahan permukiman masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNK.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pengajuan enclave kawasan permukiman atau usulan penyesuaian batas kawasan melalui mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut akan dikonsultasikan dengan kementerian terkait karena menyangkut kewenangan pengelolaan kawasan konservasi.

Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mencari kepastian pengaturan kawasan permukiman tanpa mengabaikan fungsi konservasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Noviari menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meskipun pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku di kawasan TNK.

“Jadi kita juga ingin melayani masyarakat kita di sana, terutama kebutuhan sarana prasarana dasar yang ada di sana. Termasuk listrik ini yang mau kita biar terang-benderang, air minum, jalan lingkungan, sanitasi, dan seterusnya. Dan itu bagian dari hak mereka untuk mendapatkan itu, serta kewajiban kita melayani masyarakat,” pungkas Noviari.

Selain jaringan listrik, terdapat sekitar 117 paket kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yang diusulkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.

Usulan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan, dan fasilitas sanitasi.

Namun, pelaksanaan kegiatan tetap memerlukan pemenuhan persyaratan administratif, kepastian kewenangan, serta koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Pemkab Kutim berupaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan prinsip perlindungan lingkungan agar penyediaan infrastruktur bagi masyarakat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Melalui penyelesaian 10 poin komitmen dan pematangan kerja sama dengan pihak terkait, Pemkab Kutim berharap pembangunan jaringan listrik dapat terealisasi sesuai target Desember 2026 sekaligus membuka peluang percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat Dusun Airport dan Teluk Lombok. [] (ADV)

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *