Penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kutim disesuaikan dengan kondisi masing-masing perkara. Kejelasan pihak yang mengajukan klaim, lokasi tanah, dan dokumen pendukung menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan langkah penyelesaian.
KUTAI TIMUR – Kejelasan identitas pemilik klaim dan lokasi tanah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam menangani sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kelengkapan data pertanahan agar setiap pengaduan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai kondisi perkara.
Persoalan tersebut antara lain menjadi perhatian dalam penanganan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dan PT Nusa Indah Kalimantan Plantations (NIKP). Pemerintah daerah telah menelaah permasalahan tersebut dan menerbitkan surat bupati berisi arahan tindak lanjut kepada pihak terkait.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa setiap sengketa memiliki latar belakang dan persoalan administratif yang berbeda. Karena itu, langkah penyelesaiannya tidak dapat diberlakukan secara seragam.
“Tidak bisa pernyataan itu berlaku untuk seluruh konflik yang terjadi di Kutai Timur belakangan ini ya. Karena setiap konflik punya karakteristik yang berbeda, punya kondisi yang berbeda, punya situasi, penyebab, dan dokumen-dokumen yang berbeda,” ujar Trisno saat ditemui di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).
Dalam persoalan yang melibatkan NIKP, salah satu kendala awal berkaitan dengan belum lengkapnya informasi mengenai masyarakat yang mengajukan klaim serta bidang tanah yang dipersoalkan.
Menurut Trisno, masyarakat sebelumnya telah menyampaikan persoalan lahan yang disebut belum memperoleh pembayaran dari perusahaan. Namun, penyampaian tersebut belum disertai data sengketa yang memadai untuk memperjelas pihak pengadu dan objek tanah.
Kondisi itu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam membuka mekanisme pengaduan agar informasi yang diperlukan dapat dikumpulkan secara lebih terarah.
“Saya sampaikan tadi bahwa penanganan sengketa hukum pertanahan kita lakukan klasifikasi, tidak seluruhnya memerlukan pengaduan. Kenapa kemarin kita melakukan pengaduan? Karena masyarakat waktu melakukan audiensi dengan kita, masyarakat belum menyampaikan data pengaduan. Maksudnya data sengketa. Mereka menyampaikan terjadi lahan masyarakat di NKP yang belum dibayar, tetapi kan subjek dan objeknya harus jelas,” kata Trisno.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pertanahan Kutim diarahkan menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa memiliki hak atau kepentingan atas tanah di kawasan operasional NIKP. Masyarakat yang hendak menyampaikan keberatan diberikan kesempatan menyerahkan pengaduan dan dokumen pendukung paling lambat 14 Oktober 2026. Pendataan tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai identitas pengadu, letak dan luas tanah, serta dasar klaim atas bidang yang disengketakan.
Informasi itu diperlukan sebagai bahan awal bagi pemerintah daerah untuk memeriksa persoalan dan menentukan pihak yang perlu dilibatkan dalam penanganan lebih lanjut. Selain melalui layanan pengaduan, penanganan sengketa NIKP juga memerlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terkait perizinan dan pemanfaatan lahan.
Dinas Transmigrasi Kutim diarahkan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan transmigrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) serta Kementerian Transmigrasi. Koordinasi tersebut berkaitan dengan persoalan pertanahan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan transmigrasi.
Sementara itu, Trisno memberikan contoh berbeda dalam penanganan sengketa yang melibatkan PT Emas. Pada persoalan tersebut, pembentukan posko pengaduan khusus dinilai tidak diperlukan karena data pertanahan masyarakat disebut telah tersedia di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan basis data pemerintah daerah.
Perbedaan kondisi kedua perkara menunjukkan bahwa pembukaan layanan pengaduan bukan satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam penanganan konflik lahan. Ketika data pihak yang bersengketa dan objek tanah telah tersedia, pemerintah daerah dapat melakukan penelaahan berdasarkan dokumen yang sudah dimiliki. Sebaliknya, apabila informasi belum memadai, pengumpulan data tambahan menjadi langkah yang diperlukan.
Pendekatan berdasarkan kondisi masing-masing perkara tersebut juga menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Sengketa serta Konflik Pertanahan.
Regulasi yang ditargetkan terbit pada 2026 itu diharapkan dapat memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menangani persoalan sesuai kewenangan masing-masing. Sebelum ditetapkan, rancangan Perbup direncanakan melalui konsultasi publik untuk menghimpun pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Melalui penanganan yang mempertimbangkan kelengkapan informasi dan karakteristik setiap sengketa, Pemkab Kutim berupaya memastikan persoalan pertanahan ditelaah secara proporsional tanpa menyamaratakan kondisi para pihak yang terlibat.
Kejelasan data dan koordinasi instansi berwenang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan tindak lanjut yang tepat, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan klaim melalui mekanisme yang tertib. (ADV)
Penulis: Bursainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan