PALANGKA RAYA – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan penolakan terhadap upaya pengujian materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat adat Dayak.
Sikap tersebut disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, saat menghadiri aksi damai yang digelar Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
Bush mengatakan, keterlibatan Pemuda Pancasila dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas ant organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam memperjuangkan perlindungan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, aturan yang berkaitan dengan aktivitas perladangan tradisional harus tetap dihormati dan tidak boleh diabaikan dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum.
“Orasi hari ini adalah aksi solidaritas dari semua ormas, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami bersuara dan berteriak menyampaikan bagaimana adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu gugat. Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak-atik,” tegas Bush.
Ia menjelaskan, berladang bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun.
Bush menilai, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal mengenai tata cara berladang serta kearifan dalam mengelola alam yang telah dipraktikkan oleh generasi terdahulu.
“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang-orang luar biasa yang turut membangun Kalimantan Tengah melalui aktivitas meladang itu sendiri,” ungkapnya.
Selain persoalan pelestarian tradisi, Bush juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap masyarakat peladang tradisional. Ia berharap masyarakat adat tidak menjadi pihak yang terus disalahkan ketika terjadi bencana kabut asap, terutama apabila kebakaran lahan berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar oleh oknum perusahaan.
Ia menegaskan, penanganan persoalan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara objektif, dengan membedakan praktik perladangan tradisional yang mengikuti kearifan lokal dari tindakan pembakaran lahan yang melanggar ketentuan hukum.
“Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bush mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut. Ia secara khusus menyampaikan harapan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta seluruh bupati di wilayah Kalimantan Tengah agar turut memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Bush berharap pemerintah daerah dapat membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan tradisi berladang yang menjadi warisan leluhur masyarakat Dayak tetap mendapat perlindungan hukum.
Ia juga berharap permohonan pengujian materi UU PPLH yang menjadi perhatian masyarakat adat tersebut dapat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian adat istiadat semestinya dapat berjalan beriringan tanpa mengabaikan hak masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan