Pemprov Kalimantan Utara mempertimbangkan APBD untuk melanjutkan pembangunan SMA Negeri 10 Malinau setelah proyek yang bersumber dari DAK terkendala pemutusan kontrak.
MALINAU – Kelanjutan pembangunan SMA Negeri 10 Malinau masih bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) setelah proyek yang sebelumnya dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) terkendala pemutusan kontrak. Pemprov Kaltara kini mempertimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembiayaan alternatif agar bangunan sekolah yang sudah dikerjakan tidak terbengkalai.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, saat melakukan pemantauan dan evaluasi langsung di lokasi sekolah pada Kamis (19/11/2026). Peninjauan difokuskan pada kondisi fisik bangunan, terutama fondasi dan rangka yang telah terpasang.
Dari pemeriksaan awal, fondasi bangunan dinilai masih aman untuk dilanjutkan. Karena itu, pemerintah akan mengutamakan penyelamatan struktur yang sudah terbangun sebelum menentukan tahapan pekerjaan berikutnya.
“Bangunan yang sudah ada harus kita selamatkan terlebih dahulu. Perencanaannya perlu dihitung kembali karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan perencanaan tahun 2024, termasuk harga material dan nilai tukar,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (20/11/2026).
Ingkong menjelaskan, perencanaan proyek perlu diperbarui dengan memperhitungkan perubahan harga material serta nilai tukar dibandingkan kondisi saat penyusunan rencana pada 2024. Penghitungan ulang diperlukan agar kebutuhan biaya pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.
Sementara itu, persoalan akses jalan menuju sekolah juga akan dibahas lebih lanjut. Namun, penyelesaian struktur utama bangunan menjadi prioritas sebelum pemerintah menangani kebutuhan pendukung lainnya.
Pemprov Kaltara tidak lagi dapat mengandalkan pengajuan ulang melalui skema DAK karena batas waktu pengusulan telah terlewati. Oleh sebab itu, opsi penggunaan APBD akan dikaji dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Kita lihat kemampuan APBD dan menentukan langkah terbaik agar pembangunan sekolah ini bisa dilanjutkan,” tegasnya.
Ingkong menambahkan, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan laporan dan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan keputusan anggaran. Pemeriksaan langsung juga diperlukan agar kebijakan pembangunan didasarkan pada kondisi faktual, bukan hanya dokumen perencanaan.
Kepastian sumber pembiayaan dan perhitungan ulang kebutuhan proyek menjadi langkah penting agar pembangunan SMA Negeri 10 Malinau dapat dilanjutkan secara terukur. Pemerintah diharapkan segera menentukan skema pendanaan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat diselesaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan