PPP Perketat Aturan Hakim Mahkamah Partai, Konflik Kepentingan Dicegah

PPP menyosialisasikan aturan Mahkamah Partai kepada pengurus daerah dengan menegaskan larangan konflik kepentingan, pertemuan dengan pihak berperkara, serta penanganan sengketa dari daerah asal hakim.

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperketat mekanisme penyelesaian konflik internal dengan menegaskan prinsip independensi dan pembatasan kewenangan hakim Mahkamah Partai. Aturan tersebut disosialisasikan kepada jajaran pengurus daerah untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menjaga objektivitas dalam menangani perselisihan organisasi.

Sosialisasi Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai itu digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di kantor pusat partai, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring melalui aplikasi Zoom.

Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Erfandi mengatakan, salah satu prinsip utama dalam aturan tersebut adalah memastikan hakim tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang sedang bersengketa. Ketentuan itu juga melarang hakim bertemu dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani.

“Mahkamah Partai harus independen, imparsial, dan bebas dari kepentingan. Karena itu, dalam peraturan organisasi kami diatur bahwa hakim tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara,” kata Erfandi, sebagaimana diberitakan Sindo News, Rabu, (18/11/2026).

Selain pembatasan komunikasi dengan pihak berperkara, aturan organisasi PPP juga mengatur larangan bagi majelis hakim menangani sengketa yang berasal dari daerah asalnya sendiri. Sebagai contoh, hakim yang berasal dari Jawa Timur tidak diperkenankan memeriksa perkara yang terjadi di wilayah tersebut.

Erfandi menjelaskan, ketentuan itu dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan meningkatkan kepercayaan kader terhadap lembaga penyelesaian sengketa internal partai. Melalui sosialisasi tersebut, pengurus daerah diharapkan memahami prosedur pengajuan gugatan hingga tahapan pemeriksaan perkara.

Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono turut membuka kegiatan dan memberikan arahan kepada peserta. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman seluruh jajaran partai terhadap aturan penyelesaian perselisihan internal.

Keberadaan Mahkamah Partai memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 mengatur bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain.

Dalam ketentuan tersebut, susunan Mahkamah Partai disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian terkait. Putusan Mahkamah Partai juga bersifat final dan mengikat secara internal untuk perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

Penerapan aturan mengenai independensi hakim dan pembatasan penanganan perkara berdasarkan asal daerah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan kader terhadap mekanisme penyelesaian konflik PPP. Dengan demikian, perselisihan internal diharapkan dapat diselesaikan melalui prosedur organisasi yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *