Peralihan kewenangan administrasi veteran ke satuan kewilayahan menimbulkan kebingungan bagi sebagian calon pendaftar, sehingga lokakarya di Tarakan digelar untuk memperjelas prosedur pelayanan dan verifikasi dokumen.
TARAKAN – Peralihan kewenangan administrasi veteran ke satuan teritorial militer sempat membingungkan calon pendaftar dan diduga berkontribusi terhadap penurunan jumlah pendaftar baru sepanjang 2026. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Bacadnas Kemhan RI) menggelar lokakarya administrasi dan verifikasi data veteran di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (22/10/2026).
Kegiatan tersebut difokuskan pada penyamaan pemahaman mengenai mekanisme pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan pengelolaan data veteran setelah perubahan struktur administrasi. Lokakarya juga menjadi forum koordinasi antarinstansi agar pelayanan kepada calon veteran tetap berjalan meskipun terjadi peralihan kewenangan.
Kepala Pusat Veteran Bacadnas Kemhan RI, Asep Tardiana Wachgi, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut berkaitan dengan penerapan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 1 Tahun 2026 tentang likuidasi Kantor Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan (Babinminvetcaddam).
Melalui kebijakan itu, pelaksanaan fungsi administrasi veteran dialihkan ke satuan kewilayahan. Di tingkat komando daerah militer (Kodam), pencatatan dan pendataan dilaksanakan oleh Perwira Pembantu Bidang Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan (Pabandya Sahlurvetcaddam), sedangkan di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Perwira Seksi Personalia (Pasipers) Komando Distrik Militer (Kodim).
Asep mengungkapkan, perubahan tersebut sempat menimbulkan kendala teknis karena sebagian calon veteran belum mengetahui lokasi dan mekanisme pelayanan yang baru. Ketidakjelasan informasi selama masa transisi itu turut disebut memengaruhi jumlah pendaftar baru pada 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Pada masa transisi tahun 2026 ini, beberapa calon veteran bingung melapor ke mana karena mengira Kanminvet dibubarkan, sementara jajaran di Kodim belum menerima informasi utuh,” ujar Asep.
Karena itu, lokakarya tersebut diarahkan untuk memperjelas kembali alur penerimaan pendaftaran di tingkat Kodim. Penyampaian informasi yang seragam diharapkan membantu calon veteran mengetahui tempat pengajuan berkas sekaligus mencegah keterlambatan dalam proses administrasi.
Selain memperjelas alur pelayanan, peserta juga mendapat penjelasan mengenai dokumen yang diperlukan untuk membuktikan status calon veteran. Persyaratan tersebut mencakup kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat perintah pemberangkatan untuk penugasan atau perjuangan, surat perintah kembali dari penugasan, serta keterangan saksi sejarah atau rekan seperjuangan.
Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses verifikasi agar penetapan status veteran didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa. Dengan mekanisme pendataan yang cermat dan sistematis, pelayanan diharapkan berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutan tertulis Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Krido Pramono, yang dibacakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0907/Tarakan, Danan Wisnubrata, penyelenggaraan lokakarya tersebut mendapat apresiasi. Pangdam menegaskan bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa, terutama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
“Veteran Republik Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa yang telah memberikan sumbangsih, pengorbanan, dan pengabdian dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pangdam juga menekankan pentingnya menjaga nilai patriotisme dan semangat pengabdian para veteran agar tetap menjadi teladan bagi generasi penerus. Ketertiban administrasi, menurut sambutan tersebut, turut menentukan kelancaran pemrosesan hak-hak veteran sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui lokakarya ini, koordinasi antara Bacadnas Kemhan RI dan satuan kewilayahan diharapkan semakin kuat. Kejelasan prosedur, penyebaran informasi yang merata, serta verifikasi dokumen yang akurat menjadi langkah penting untuk mengatasi kebingungan calon pendaftar dan memastikan pelayanan administrasi veteran tetap berjalan dengan baik. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan