Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Syarifudin Oddang mendorong penataan lapak pedagang, pelabelan produk nonhalal, dan fasilitasi permodalan agar UMKM di Graha Indah dapat berkembang tanpa mengganggu ketertiban lingkungan.
BALIKPAPAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Syarifudin Oddang, mendorong pemerintah kota memperkuat penataan dan pendampingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan ekonomi masyarakat terus berkembang tanpa mengganggu ketertiban umum, sekaligus memastikan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang diperjualbelikan.
Dorongan itu disampaikan Oddang dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2026/2027 di Perumahan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 1, Rukun Tetangga (RT) 13, Kelurahan Graha Indah, Jumat (13/11/2026).
Menurut Oddang, keberadaan UMKM perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui pembinaan dan pendampingan, bukan semata-mata menjadi sasaran penertiban ketika aktivitas perdagangan dianggap mengganggu lingkungan.
Ia mencontohkan sejumlah lapak pedagang di sekitar RT 13 serta kawasan RT 01 dan RT 02 yang memerlukan penataan, terutama terkait pemanfaatan badan jalan dan penyediaan area parkir.
“Kita tidak bermaksud menutup kegiatan usaha masyarakat. Justru kita bersyukur karena warga bisa berjualan dan memperoleh penghasilan. Yang diperlukan adalah penataan dan pendampingan,” ujarnya.
Oddang menilai, penataan kawasan perdagangan harus mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha sekaligus kenyamanan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kegiatan usaha warga diharapkan tetap berlangsung tanpa menghambat akses jalan maupun aktivitas lingkungan sekitar.
Selain persoalan lokasi berjualan, Oddang menyoroti pentingnya pembinaan terhadap pelaku UMKM yang memperdagangkan produk nonhalal. Ia menekankan bahwa keberagaman jenis usaha dan kebutuhan konsumen perlu dihormati, tetapi harus disertai keterbukaan informasi mengenai karakteristik produk yang dijual.
Salah satu langkah yang didorong adalah pencantuman label atau keterangan nonhalal secara jelas pada produk yang memang termasuk kategori tersebut. Informasi itu diperlukan agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan keyakinan masing-masing.
“Kalau misalnya ada yang berjualan produk nonhalal, harus ada labelnya di situ sehingga masyarakat tidak salah memilih,” tegasnya.
Oddang menegaskan, perbedaan karakteristik produk dan pangsa pasar tidak seharusnya menjadi alasan untuk langsung membatasi aktivitas UMKM. Sebaliknya, pemerintah perlu memberikan pembinaan yang sesuai dengan jenis usaha dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga berharap pendampingan UMKM dapat menjadi bagian dari program pemerintah di tingkat kelurahan. Melalui dialog bersama warga, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi pelaku usaha yang membutuhkan pembinaan, penataan tempat berjualan, maupun akses permodalan.
Untuk mendukung kebutuhan modal usaha, Oddang mendorong fasilitasi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Perindustrian Kota Balikpapan. Menurutnya, setiap bentuk dukungan permodalan harus dilaksanakan sesuai mekanisme administrasi dan prosedur yang berlaku agar transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penataan lokasi usaha, pembinaan produk, dan fasilitasi permodalan, Oddang berharap UMKM di Graha Indah semakin berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, kegiatan perdagangan di lingkungan permukiman diharapkan dapat berlangsung tertib, memberikan kepastian informasi kepada konsumen, serta menjaga kenyamanan warga. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
