77 Penilai MTQH Kalteng Dilantik, Integritas Jadi Sorotan

Sebanyak 55 dewan hakim dan 22 panitera MTQH XXXIV Kalteng dilantik dengan penekanan pada independensi, objektivitas, dan profesionalisme untuk menghasilkan peserta terbaik menuju kompetisi nasional 2027.

KATINGAN – Sebanyak 55 dewan hakim dan 22 panitera Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) XXXIV tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi dilantik untuk mengawal penilaian kompetisi keagamaan pada 2026. Independensi dan integritas para penilai menjadi perhatian utama karena hasil kompetisi tersebut akan menentukan peserta terbaik yang dipersiapkan mewakili Kalteng pada MTQH Nasional 2027 di Jakarta.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Minggu (22/11/2026). Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo memimpin pelantikan sekaligus membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng.

Dalam arahannya, pemerintah daerah mengingatkan bahwa kredibilitas kompetisi sangat bergantung pada objektivitas dan profesionalisme dewan hakim. Setiap peserta harus memperoleh penilaian berdasarkan kemampuan dan penampilan, bukan karena hubungan pribadi, kedekatan, maupun kepentingan tertentu.

“Ada tiga hal penting yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan amanah ini, yakni menjunjung tinggi objektivitas, menegakkan keadilan, serta mengedepankan profesionalisme dan integritas,” demikian pesan Gubernur yang dibacakan Wagub.

Pemerintah menilai tugas dewan hakim bukan sekadar menjalankan agenda perlombaan, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan MTQH. Keputusan yang dihasilkan juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas peserta yang akan melanjutkan pembinaan ke tingkat nasional.

“Amanah ini hendaknya dijadikan sebagai bentuk pengabdian, bukan sekadar tugas seremonial. Keputusan yang Bapak dan Ibu ambil bukan hanya menentukan siapa yang menjadi juara, tetapi juga menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan MTQH,” lanjutnya.

Di luar aspek kompetisi, Edy menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQH harus memberikan manfaat lebih luas bagi kehidupan keagamaan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap Al-Qur’an, mendorong kebiasaan membaca dan memahami kandungannya, serta memperkuat keimanan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan terhadap peserta berprestasi agar Kalteng memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam kompetisi tingkat nasional.

“Kita berharap melalui MTQH ini dapat lahir putra-putri terbaik daerah yang benar-benar memiliki kemampuan dan prestasi. Mereka nantinya dapat dibina untuk mewakili Kalimantan Tengah pada MTQH Nasional di Jakarta tahun 2027,” ujarnya.

Menurut Edy, ketelitian dewan hakim dalam menerapkan ketentuan penilaian menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan peserta berkualitas. Pembinaan juga diharapkan lebih mengutamakan potensi putra-putri daerah agar kesempatan berprestasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyatakan tetap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MTQH dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian sejumlah aspek teknis penyelenggaraan dilakukan tanpa menghilangkan tujuan utama kegiatan, yakni menjaring bakat terbaik di bidang seni baca dan pemahaman Al-Qur’an serta hadis.

Dalam susunan kepanitiaan penilaian, Khairil Anwar ditetapkan sebagai Ketua Dewan Hakim, Al-Mujahidin sebagai Wakil Ketua, Hamidhan sebagai Sekretaris, dan Ahmad Bajuri sebagai Wakil Sekretaris.

Adapun 11 Ketua Majelis Hakim yang menangani berbagai cabang dan golongan musabaqah terdiri atas Risnawati, Siti Hajrul, Yazid Fahri, Ahmadi, Muhammad, Ahmad Dasuki, Yamin Mukhtar, M. Syafarudin, Ahmad Supriadi, Ajahari, dan Hamdanah.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Katingan Firdaus, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Kalteng Muhammad Yusi Abdhian, Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng Lisda Arriyana, serta Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Farid Wajdi. Sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng juga hadir.

Dengan pelantikan tersebut, para dewan hakim dan panitera diharapkan mampu menjalankan tugas secara transparan dan bertanggung jawab. Hasil penilaian yang objektif diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga menghasilkan generasi berprestasi yang dapat membawa nama Kalteng di tingkat nasional pada 2027. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *