Propam Polda Sultra menyelidiki dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap wartawan Jamil di Polres Baubau, sementara AJI Kota Kendari mendesak penanganan menyeluruh demi melindungi kemerdekaan pers.
SULAWESI TENGGARA – Dugaan kekerasan terhadap wartawan televisi Jamil saat menjalankan tugas jurnalistik di kantor Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), kini ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra. Tim penyelidik telah turun ke lokasi untuk memeriksa saksi dan mengamankan barang bukti terkait dugaan intimidasi, penganiayaan, serta penghalangan kerja jurnalistik tersebut.
Penyelidikan dilakukan setelah Jamil diduga mengalami kekerasan ketika merekam aktivitas sejumlah anggota polisi yang disebut tengah berpesta minuman keras bersama dua perempuan di kantor Satresnarkoba Polres Baubau. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Rabu (07/10/2026) malam, saat Jamil mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi mengenai penanganan kasus narkoba.
Sebelum mendatangi kantor polisi, Jamil disebut telah berupaya meminta keterangan melalui pesan singkat kepada Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Baubau, tetapi tidak memperoleh respons.
Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Sultra Erick Budi Santoso mengatakan, tim Pengamanan Internal (Paminal) telah mendatangi Polres Baubau sejak Jumat (09/10/2026) pagi untuk mendalami laporan tersebut.
“Saat ini, tim Paminal Polda Sulawesi Tenggara sudah turun langsung ke Polres Baubau, sejak Jumat (09/10/2026) pagi,” kata Erick dalam keterangannya, Jumat (09/10/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat (09/10/2026).
Menurut Erick, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat berlangsung bersamaan dengan pengumpulan bukti. Penanganan perkara dilakukan bersama unsur Propam Polres Baubau untuk mengungkap rangkaian kejadian dan memastikan pertanggungjawaban pihak terkait.
“Tim Paminal dari Polda, Sudah ketemu dengan Propam Polres Baubau, kami pastikan, sementara diperiksa oleh penyidik propam semua yang terlibat dalam kasus pemukulan jurnalis ini,” ungkapnya.
Erick juga menyatakan, penyidik akan menelusuri bukti digital yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Apabila ditemukan rekaman yang terhapus, upaya pemulihan data akan dilakukan dengan melibatkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).
“Kami juga memastikan, jika ada barang bukti digital yang terhapus, akan direcovery oleh pihak Mabes Polri,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra Iis Krstianto menyebut pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi masih berlangsung. Polda Sultra juga menyatakan memberikan perhatian terhadap keamanan Jamil dan keluarganya selama proses penyelidikan.
“Ada hal hal yang belum bisa kami sampaikan, namun kami memastikan keamanan jurnalis dan keluarganya selama proses penyelidikan berlangsung,” kata Iis.
Dugaan kekerasan tersebut turut menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari. Organisasi profesi itu menilai dugaan pemukulan, pengambilan paksa telepon seluler, pemaksaan penghapusan rekaman, dan penghalangan peliputan merupakan persoalan serius yang menyangkut kemerdekaan pers.
Dalam pernyataannya, AJI Kota Kendari menjelaskan bahwa Jamil merupakan kontributor tvOne yang sedang menjalankan tugas jurnalistik ketika merekam kejadian menggunakan telepon selulernya.
“Jamil mengalami kekerasan setelah melakukan dokumentasi menggunakan telepon selulernya ketika menjalankan tugas jurnalistik. Telepon seluler Jamil juga diambil secara paksa dan rekaman yang dibuatnya diminta untuk dihapus,” demikian pernyataan AJI Kota Kendari.
AJI menegaskan, keberatan terhadap aktivitas jurnalistik semestinya disampaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan kekerasan atau perampasan alat kerja. Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa telepon seluler merupakan perangkat penting bagi jurnalis untuk mendokumentasikan peristiwa dan mengumpulkan informasi.
“Telepon seluler merupakan salah satu alat kerja jurnalis. Memaksa jurnalis menghapus hasil dokumentasi, mengambil alat kerjanya secara paksa, terlebih disertai kekerasan fisik, tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyelesaikan keberatan terhadap aktivitas jurnalistik,” kata mereka.
AJI Kota Kendari merujuk Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan terkait kemerdekaan pers, dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Atas dasar itu, AJI meminta dugaan kekerasan terhadap Jamil tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme internal kepolisian, tetapi juga diperiksa secara menyeluruh berdasarkan ketentuan hukum pidana dan perlindungan kemerdekaan pers.
“AJI Kota Kendari mendesak pengambilan alat kerja, pemaksaan penghapusan rekaman, dan kekerasan terhadap Jamil tidak berhenti sebagai persoalan internal kepolisian, tetapi diperiksa secara menyeluruh dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers,” tegas mereka.
AJI Kota Kendari juga menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mengakui bahwa perkara tersebut masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Namun, organisasi itu mengingatkan agar prinsip tersebut tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan kekerasan maupun penghalangan kerja jurnalistik.
” AJI Kota Kendari tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memahami bahwa laporan mengenai kejadian ini masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik,” kata mereka.
Penyelidikan yang transparan dan menyeluruh diharapkan dapat mengungkap fakta kejadian, memastikan pertanggungjawaban sesuai hukum, serta memberikan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Penanganan perkara ini juga menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kebebasan pers dan menjamin keselamatan pekerja media. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan