Menaker Yassierli meminta pemerintah daerah mengedepankan dialog sosial dalam penetapan UMK dan UMSK 2027 guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan serta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Menyusul penyelesaian tahapan tersebut, pemerintah meminta seluruh daerah mengedepankan dialog sosial dalam pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) agar kebijakan pengupahan mampu melindungi kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.
Yassierli menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan upah minimum, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, pengusaha, hingga akademisi. Menurutnya, penyusunan kebijakan pengupahan membutuhkan pertimbangan yang matang karena menyangkut kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan kegiatan ekonomi.
“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Setelah penetapan upah minimum tingkat provinsi, pemerintah daerah memasuki tahapan pembahasan UMK dan UMSK 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mempertahankan semangat musyawarah agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di masing-masing daerah.
Ia meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama bupati dan wali kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan objektivitas. Pembahasan upah minimum harus memperhatikan kemampuan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, kebutuhan hidup pekerja, serta karakteristik perekonomian daerah.
Menurut Yassierli, penetapan upah minimum tidak boleh hanya berorientasi pada besaran kenaikan upah. Kebijakan tersebut juga harus mampu menjaga daya beli pekerja, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.
“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.
Yassierli menegaskan bahwa dialog sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Perbedaan pandangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah diharapkan menjadi ruang untuk mencari titik temu, bukan menimbulkan pertentangan yang menghambat proses pengambilan keputusan.
Selain mengedepankan musyawarah, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan pengupahan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional dan daerah.
“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam mekanisme penetapan upah minimum 2027, UMK dijadwalkan ditetapkan paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK. Kebijakan pengupahan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia berharap hasil pembahasan upah minimum tidak hanya memberikan kepastian penghasilan bagi pekerja, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat terus meningkat.
“Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” pungkasnya. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan