Pemkab Nunukan mengoordinasikan kelengkapan administrasi dan persyaratan pemekaran Desa Persada Pancang, Atap Timur, dan Bantul, dengan Persada Pancang menjadi salah satu prioritas untuk ditindaklanjuti pada 2026.
NUNUKAN – Usulan pembentukan tiga desa baru di Kabupaten Nunukan (Nunukan), Kalimantan Utara (Kaltara), memasuki tahap koordinasi lintas perangkat daerah setelah dokumen dan berkas persyaratan pemekaran diverifikasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memprioritaskan usulan Desa Persada Pancang, yang akan dimekarkan dari Desa Sungai Pancang, dengan harapan prosesnya dapat direalisasikan pada 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, lantai IV, Kabupaten Nunukan, Selasa (13/10/2026), pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA). Selain Persada Pancang, rapat membahas usulan pembentukan Desa Atap Timur dan Desa Bantul.
Rapat difokuskan pada penyelarasan dokumen administrasi, evaluasi kesiapan persyaratan, serta penentuan langkah lanjutan agar proses pembentukan desa persiapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertemuan ini juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan perwakilan masyarakat pengusul pemekaran.
Camat Sebatik Utara, Andi Calo, menyampaikan bahwa Desa Persada Pancang menjadi salah satu prioritas karena dokumen pendukungnya telah dipersiapkan. Ia menilai percepatan tahapan administrasi diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Insyaallah, Desa Sungai Pancang diprioritaskan untuk dimekarkan menjadi Desa Persada Pancang. Tadi sudah dipaparkan terkait administrasinya yang telah diselesaikan, termasuk data sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Kepala Desa Sungai Pancang bersama kami dari Kecamatan Sebatik Utara juga telah memberikan masukan dan pandangan terkait proses pemekaran desa ini,” ungkap Andi Calo, sebagaimana diberitakan SIMP4TIK, Selasa (13/10/2026).
Menurut Andi, percepatan pemekaran perlu menjadi perhatian bersama karena terdapat kemungkinan pemerintah pusat memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemekaran desa. Karena itu, ia mendorong agar seluruh persyaratan dapat dituntaskan tanpa mengabaikan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita harus segera menggenjot proses pemekaran desa, termasuk usulan desa-desa lainnya. Harapannya, seluruh tahapan dapat segera dituntaskan sebelum adanya moratorium pemekaran desa. Alhamdulillah, Desa Sungai Pancang diprioritaskan untuk dimekarkan menjadi Desa Persada Pancang. Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar rencana ini dapat terealisasi pada tahun ini. Aamiin,” tambahnya.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Bagian Tata Pemerintahan Setda, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Turut hadir Camat Sembakung, Camat Tulin Onsoi, unsur teknis penataan desa, Ketua Tim Pembentukan dan Persiapan Desa (TP2D) Kabupaten Nunukan, Abidin Tajang, para kepala desa terkait, serta perwakilan masyarakat yang memperjuangkan pembentukan ketiga desa tersebut.
Dalam pembahasan, Kepala Desa Sungai Pancang bersama Camat Sebatik Utara memberikan masukan mengenai kesiapan pemekaran Persada Pancang. Sementara itu, usulan Atap Timur dan Bantul juga memerlukan penelaahan dan koordinasi lanjutan, terutama terkait persyaratan administrasi, teknis, kewilayahan, dan aspek hukum.
Pemkab Nunukan berharap koordinasi lintas perangkat daerah dapat memperjelas tahapan yang masih harus dipenuhi oleh setiap usulan. Pembentukan desa baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan Sebatik Utara. Namun, realisasi pemekaran tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan penyelesaian seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan