Geospasial Banua Award 2026 menjadi momentum bagi Pemprov Kalsel untuk memperkuat pemanfaatan data spasial dalam perencanaan pembangunan, penentuan prioritas anggaran, dan mitigasi bencana.
BANJARBARU – Pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) didorong menjadikan data geospasial sebagai dasar utama penyusunan program pembangunan agar anggaran, infrastruktur, dan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Dorongan itu mengemuka dalam Geospasial Banua Award 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel di Aula Khalid Maksum Bappeda Kalsel, Senin (19/10/2026).
Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi instansi yang dinilai berhasil mengelola informasi geospasial, tetapi juga menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah yang pemanfaatan data spasialnya masih perlu ditingkatkan. Data yang akurat dan saling terhubung dinilai penting untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan, memetakan potensi ekonomi, hingga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan. Ia menekankan bahwa kualitas pengelolaan data merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pimpinan instansi hingga staf yang melakukan pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data.
“Penghargaan ini diberikan untuk semua pihak yang telah bekerja, mulai dari pimpinan, pengelola data yang bekerja setiap hari, hingga seluruh jajaran staf yang ikut mendukung keberhasilan pekerjaan. Kepada peserta yang belum menerima penghargaan, saya sampaikan terima kasih atas kesungguhannya. Hasil penilaian dewan juri adalah bahan untuk perbaikan kita ke depan,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, informasi geospasial membantu pemerintah memahami karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Dengan data yang terstruktur, pemerintah dapat menentukan kawasan yang memerlukan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, mengidentifikasi potensi ekonomi, serta menyusun prioritas pembangunan infrastruktur.
Manfaat serupa juga berlaku dalam penanggulangan bencana. Pemetaan wilayah rawan dapat membantu pemerintah menentukan kawasan berisiko, menyusun langkah mitigasi, dan mengarahkan penanganan sesuai kondisi wilayah. Karena itu, kualitas data menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan dan belanja pembangunan memiliki sasaran yang jelas.
“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” tegasnya.
Syarifuddin meminta pimpinan setiap instansi bertanggung jawab atas pengelolaan data, dengan dukungan tenaga yang kompeten, pemutakhiran berkala, serta pemeriksaan kualitas secara konsisten. Pertukaran data antarlembaga juga perlu diperkuat dengan memperhatikan kewenangan dan ketentuan akses, termasuk kejelasan sumber data serta metadata yang menyertainya.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Ibnu Sofian, menilai data geospasial berkualitas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan. Informasi spasial dapat memperlihatkan keterkaitan sektor infrastruktur, pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kondisi wilayah.
“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi dan akurat, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” ungkapnya.
Ibnu juga mengingatkan pentingnya memperbarui data untuk menyesuaikan perencanaan dengan perubahan kondisi lingkungan dan iklim. Fenomena El Niño dan La Niña, misalnya, perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan karena dapat memengaruhi kondisi wilayah dan kebutuhan penanganan di daerah.
Ia menyebut tiga unsur penting dalam membangun ekosistem geospasial, yakni ketersediaan data berkualitas, keterhubungan simpul jaringan informasi geospasial antarsatuan kerja, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan informasi tersebut. Penerapan standar data dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk tenaga fungsional survei dan pemetaan, juga diperlukan.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, mengatakan penghargaan tersebut diharapkan mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah agar lebih aktif menggunakan data geospasial dalam perencanaan. Menurutnya, pemanfaatan data spasial di sejumlah daerah masih perlu diperkuat.
“Acara hari ini saya berharap menjadi titik balik bagi 13 kabupaten/kota untuk melaksanakan perencanaan dengan data yang berbasis data geospasial. Mudah-mudahan setelah acara hari ini, kawan-kawan yang belum aktif, baik dari kabupaten/kota maupun dari SKPD, nanti bisa menggunakan data geospasial lebih baik lagi,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan MC Kalsel, Senin (19/10/2026), Geospasial Banua Award merupakan penghargaan tingkat daerah yang mengadopsi konsep Bhumandala Award atau penghargaan informasi geospasial tingkat nasional. Kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Kalsel melalui Bappeda selaku pembina data geospasial daerah ini digelar setiap dua tahun sekali dan pada 2026 memasuki penyelenggaraan ketiga.
Tahun ini, kegiatan diikuti sekitar 250 peserta dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), 13 pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, serta kalangan akademisi. Proses penilaian berlangsung sejak April hingga September 2026, termasuk penilaian akhir bagi peserta nominasi di hadapan dewan juri.
Pada kategori perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, juara pertama diraih Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel di posisi kedua dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel di posisi ketiga. Juara Harapan I diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Juara Harapan II Dinas Kehutanan, serta Juara Harapan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel.
Untuk kategori pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin meraih juara pertama, diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sebagai juara kedua dan Pemkab Tanah Bumbu sebagai juara ketiga. Sementara itu, Juara Harapan I diraih Pemkot Banjarbaru, Juara Harapan II Pemkab Kotabaru, dan Juara Harapan III Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Hasil penghargaan tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan bagi instansi yang belum optimal dalam mengelola informasi geospasial. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi lintas sektor agar data yang tersedia dapat digunakan bersama untuk menyusun kebijakan yang terukur, meningkatkan efektivitas anggaran, dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap risiko bencana. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan