Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Ribuan warga Albania menggelar demonstrasi di Tirana untuk memprotes dugaan korupsi dan tingginya biaya hidup, mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama, serta terlibat bentrokan yang menyebabkan lebih dari 300 orang terluka.
TIRANA – Gelombang protes terhadap dugaan korupsi dan lonjakan biaya hidup di Albania kembali memanas setelah ribuan warga turun ke jalan di Tirana, Sabtu (24/10/2026). Demonstrasi yang disertai bentrokan dengan polisi itu menyebabkan lebih dari 300 demonstran dan petugas terluka, sementara puluhan orang dilaporkan ditangkap.
Aksi tersebut tidak hanya menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi tuntutan politik agar Perdana Menteri Albania Edi Rama mengundurkan diri. Massa menilai pemerintah belum mampu menjawab persoalan biaya hidup dan berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang memicu kemarahan publik.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah demonstran mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Albania. Sebagian massa dilaporkan melemparkan batu dan mendorong tempat sampah yang terbakar ke arah gedung tersebut. Polisi kemudian menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan.
Otoritas Albania menyebut sejumlah gedung pemerintah menjadi sasaran serangan. Selain korban luka dari kalangan demonstran dan polisi, puluhan orang juga ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Minggu (25/10/2026), bentrokan antara demonstran dan aparat berulang kali terjadi sejak gelombang besar protes dimulai pada pertengahan Oktober. Aksi itu dipicu antara lain oleh kondisi sekolah yang dinilai buruk, meningkatnya biaya hidup, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
Salah seorang demonstran, Orgeta Likaj, menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan perubahan politik setelah bertahun-tahun menghadapi persoalan yang belum terselesaikan.
“Kami di sini untuk melawan kediktatoran yang ada di Albania. Namun sebagian besar dari kami menderita akibat tahun-tahun sebelumnya,” ujar salah satu pengunjuk rasa, Orgeta Likaj, seperti diberitakan The New York Times, Minggu (25/10).
“Kami ingin memberitahu [Perdana Menteri Albania Edi] Rama bahwa rakyat Albania sudah tidak menginginkannya lagi,” sambungnya.
Mobilisasi massa pada Sabtu itu berlangsung setelah demonstrasi sempat mereda selama beberapa hari. Penyelenggara sebelumnya menyerukan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai wilayah untuk bergabung. Sejumlah profesor universitas, seniman, dan partai oposisi turut menyatakan dukungan terhadap aksi tersebut.
Pihak keamanan meningkatkan penjagaan di sejumlah titik di Tirana. Media lokal juga melaporkan pemeriksaan terhadap kendaraan yang hendak memasuki ibu kota sebagai bagian dari pengamanan demonstrasi.
Ketidakpuasan terhadap pemerintah Albania sebenarnya telah berkembang sejak Mei, ketika muncul kabar mengenai proyek hotel mewah yang dikaitkan dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proyek itu dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Trump. Isu tersebut turut memperluas perdebatan publik mengenai transparansi, dugaan korupsi, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan kepentingan bisnis.
Di tengah tekanan tersebut, Rama menolak tuntutan pengunduran dirinya. Ia menyalahkan kelompok-kelompok yang menentang Uni Eropa atas aksi protes dan menuding adanya “aktor asing” yang berperan dalam kekerasan. Rama juga menuduh Rusia dan Iran mendorong penyebaran informasi keliru melalui internet.
Meski demikian, Rama menyatakan membuka ruang dialog dengan para demonstran. Pada Sabtu, bantal-bantal merah diletakkan di luar kantor pusat pemerintahan sebagai simbol ajakan berdialog. Namun, demonstran kemudian membakar bantal-bantal tersebut, menandakan belum meredanya ketegangan antara massa dan pemerintah.
Protes juga memperlihatkan kritik terhadap kubu oposisi. Sejumlah peserta membawa poster yang mengecam Sali Berisha, pemimpin Partai Demokrat berhaluan kanan-tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan sebagian demonstran tidak hanya diarahkan kepada pemerintah, tetapi juga kepada elite politik lainnya.
Perkembangan demonstrasi tersebut menjadi ujian bagi pemerintah Albania dalam merespons persoalan ekonomi, dugaan korupsi, dan tuntutan pertanggungjawaban politik. Dialog yang terbuka, penanganan dugaan pelanggaran hukum secara transparan, serta perlindungan terhadap hak warga untuk menyampaikan pendapat menjadi faktor penting untuk mencegah bentrokan serupa kembali terjadi. []
Redaksi03
