Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kaltara membahas lima isu strategis pembangunan 2026 dan memperkuat penyusunan profil daerah untuk mendorong kebijakan yang lebih terukur, terpadu, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat penggunaan data valid sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan lima isu strategis pada 2026. Langkah ini diarahkan untuk memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menegaskan pentingnya data yang mampu menggambarkan kondisi riil daerah, capaian pembangunan, serta persoalan yang masih membutuhkan penanganan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Pembahasan Lima Isu Tematik Pembangunan Daerah Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/10/2026).
“Data bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Data harus membantu kita memahami kondisi daerah, melihat capaian, mengenali masalah, dan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat,” ujar Denny.
Lima isu yang dibahas mencakup produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan; transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan energi baru terbarukan; pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan kohesivitas masyarakat; konektivitas wilayah serta pemerataan akses layanan dasar; dan tata kelola pemerintahan serta tata kelola perbatasan yang berkualitas.
Menurut Denny, kelima isu tersebut saling berkaitan sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah. Penyusunan kebijakan tidak cukup dilakukan berdasarkan kepentingan sektoral, tetapi perlu mempertimbangkan keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan, dan tata kelola pemerintahan.
Ia meminta peserta rapat menyampaikan masukan berdasarkan kondisi lapangan, pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta data valid yang dimiliki setiap perangkat daerah. Masukan tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
“Kita tidak cukup hanya memiliki data. Data tersebut harus diolah menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Penguatan perencanaan berbasis data juga didukung penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kaltara Tahun 2026 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara bersama Program SKALA. Buku tersebut diharapkan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan daerah.
Denny berharap dokumen itu dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Dengan demikian, keputusan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang terukur, bukan sekadar perkiraan.
“Semoga buku profil pembangunan daerah tahun 2026 ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, demi terwujudnya fondasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Kaltara Bertius, Kepala DKISP Kaltara Iskandar, serta tenaga ahli penyusun Buku Profil Pembangunan, Fahmi Prayoga dan Mochammad Ubaidillah, bersama tim Program SKALA.
Pemprov Kaltara berharap pembahasan lima isu strategis dan penyusunan profil pembangunan dapat memperkuat keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Pemanfaatan data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan membantu pemerintah menetapkan prioritas yang lebih terukur serta meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. []
Redaksi03
