Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Militer Nigeria mengklaim melaksanakan 588 operasi keamanan selama September–Oktober 2026, menangkap 809 tersangka, menyelamatkan 717 korban penculikan, dan membantah adanya kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok pemberontak.
ABUJA – Militer Nigeria mengklaim telah melaksanakan 588 operasi keamanan selama September dan Oktober 2026 untuk menekan kelompok pemberontak dan jaringan kriminal. Dalam operasi tersebut, pasukan mengaku melumpuhkan 435 teroris dan bandit, menangkap 809 tersangka, serta menyelamatkan 717 korban penculikan.
Juru bicara militer Nigeria, Samaila Uba, menyampaikan capaian tersebut di tengah munculnya tuduhan bahwa pemerintah menjalin kesepakatan rahasia dengan kelompok pemberontak. Ia menegaskan tidak ada gencatan senjata dengan Boko Haram, ISIS Provinsi Afrika Barat (ISWAP), maupun kelompok bersenjata lainnya.
“Tidak ada yang namanya gencatan senjata,” ujar Uba dalam konferensi pers di Abuja, sebagaimana dilansir Anadolu, Jumat, (06/11/2026).
Markas Besar Pertahanan Nigeria menyatakan operasi kontra-terorisme tetap berlangsung di berbagai wilayah negara tersebut. Militer juga menegaskan akan menindak kelompok yang mengancam keselamatan masyarakat melalui operasi militer yang sah atau membawa pelakunya ke proses hukum.
Selain penindakan terhadap anggota kelompok bersenjata, militer melaporkan telah menerima penyerahan diri dari 198 anggota pemberontak selama dua bulan tersebut. Pasukan juga mengamankan 5.666 pucuk senjata, amunisi, bahan peledak, dan alat peledak rakitan.
Uba mengatakan angkatan bersenjata kini memantau pergerakan kelompok pemberontak yang mulai meninggalkan basis tradisional mereka. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kelompok-kelompok itu membangun pusat operasi baru di wilayah lain.
Pernyataan militer itu muncul setelah laporan The New Humanitarian pada September 2026 menduga pemerintah Nigeria mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara dengan salah satu faksi Boko Haram yang dipimpin Ibrahim Bakura Doro. Laporan tersebut mengutip tiga sumber yang disebut memiliki kontak dengan anggota senior kelompok pemberontak.
Menurut laporan itu, kesepakatan diduga telah berlangsung sejak Juni 2026 setelah negosiasi yang berkaitan dengan pembebasan 360 warga sipil yang diculik dari komunitas Ngoshe, Negara Bagian Borno, di wilayah timur laut Nigeria.
Laporan yang sama juga menyebut dugaan pembayaran sebesar 5 miliar naira kepada kelompok pemberontak tersebut. Namun, pemerintah Nigeria membantah telah melakukan pembayaran.
Di tengah perbedaan keterangan tersebut, militer menyatakan akan terus menekan kelompok bersenjata, termasuk pelaku penculikan dan jaringan kriminal. Pemerintah juga menegaskan bahwa tindakan terhadap kelompok yang mengancam masyarakat akan dilakukan melalui jalur operasi keamanan maupun proses hukum.
Nigeria telah menghadapi pemberontakan Boko Haram sejak 2009. Konflik berkepanjangan tersebut menewaskan ribuan orang, menyebabkan jutaan warga kehilangan tempat tinggal, serta memperluas ketidakamanan di kawasan Danau Chad, termasuk ke negara tetangga seperti Kamerun, Chad, dan Niger.
Kelanjutan operasi militer dan pemantauan perpindahan kelompok pemberontak menjadi bagian penting dari upaya Nigeria mencegah meluasnya konflik. Di sisi lain, dugaan kesepakatan dengan salah satu faksi pemberontak masih menjadi persoalan yang memerlukan kejelasan agar penanganan keamanan dan perlindungan warga sipil dapat berjalan secara transparan. []
Redaksi 03
