Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Menanggapi protes pemilik ruko di Jalan Mas Tumenggung, Wali Kota Samarinda Andi Harun membuka ruang dialog dan evaluasi teknis penataan akses Pasar Pagi tanpa menghentikan proyek pembangunan.
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membuka ruang dialog dengan pemilik rumah toko (ruko) di Jalan Mas Tumenggung yang memprotes penataan akses menuju Pasar Pagi Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersedia mengevaluasi aspek teknis pembangunan, termasuk ketinggian pagar dan penempatan fasilitas pembatas, tetapi meminta agar keberatan tersebut tidak berujung pada penghentian proyek.
Sikap itu disampaikan Andi Harun kepada awak media, Senin (9/11/2026), menanggapi keluhan sejumlah pemilik ruko yang menilai penataan akses jalan berpotensi mengganggu kegiatan perdagangan.
Protes muncul setelah proyek penataan dilengkapi pagar, tiang pembatas (bollard), dan pot bunga berukuran besar di depan pertokoan. Para pemilik usaha menilai keberadaan fasilitas tersebut menghambat akses keluar masuk toko dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap omzet penjualan.
Menanggapi keberatan itu, Andi Harun menyatakan persoalan teknis masih dapat dibicarakan dan disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup ruang komunikasi dengan masyarakat yang terdampak pembangunan.
“Soal pagar, tinggi, rendahnya itu kan bisa didiskusikan. Nanti kita lihat di lapangan, tetapi jangan ada gerakan yang ingin menghentikan jalan,” ujar Andi Harun, kepada awak media, Senin (09/11/2026).
Menurutnya, dialog langsung antara pemilik pertokoan dan pemerintah daerah merupakan langkah yang lebih tepat untuk menemukan penyelesaian. Melalui pembahasan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi fasilitas yang perlu dievaluasi tanpa harus menghentikan keseluruhan pekerjaan.
Meski membuka peluang penyesuaian teknis, Andi Harun mengingatkan agar keberatan terhadap proyek tidak berkembang menjadi gerakan penghentian pembangunan ataupun polemik politik.
“Tapi jangan ada gerakan memberhentikan, apalagi dipolitisasi sampai ke DPRD,” tegas mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Ia meminta pemilik ruko menyampaikan keluhan secara langsung kepada Pemkot Samarinda agar dapat dibahas bersama pihak terkait. Pemerintah, menurutnya, dapat memfasilitasi pertemuan untuk mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha sekaligus kepentingan masyarakat pengguna jalan.
Andi Harun menegaskan bahwa penataan akses menuju Pasar Pagi merupakan bagian dari pembenahan fasilitas publik. Karena itu, penyelesaian keberatan diharapkan tetap mengedepankan kepentingan bersama.
“Jadi kita harus bijaksana dan bersama-sama mencari solusi. Bukan gerakan-gerakan politis ingin menghentikan, ingin memobilisasi opini yang tidak produktif,” tutur Andi Harun.
Ia menilai persoalan mengenai pagar dan fasilitas pembatas pada dasarnya dapat diselesaikan melalui pembahasan teknis. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
“Sudah santai, rilek, jangan terlalu dimobilisasi secara politis dan ini masalah yang sangat sederhana, tapi kalau dipolitisirkan jadi bikin gaduh, serta tidak penting,” kata Andi Harun.
Melalui dialog dan evaluasi lapangan, penataan akses Pasar Pagi dari Jalan Mas Tumenggung diharapkan dapat terus berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan akses pertokoan, kelangsungan aktivitas perdagangan, serta kenyamanan masyarakat. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
