Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kejaksaan Agung menyita uang tunai Rp11,795 miliar dari penggeledahan sejumlah lokasi di Sulawesi Tenggara dan Jakarta untuk menelusuri dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Arif Kurniawan.
JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp11.795 miliar dari penggeledahan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyusunan tersebut menjadi bagian dari penelusuran aktivitas sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan dalam perkara yang berlangsung pada periode 2013–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah melakukan penggeledahan di enam lokasi kantor perusahaan yang berkaitan dengan Arif Kurniawan.
Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat, kata Anang di Kejagung, Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa, (10/11/2026).
Anang menjelaskan, lokasi penggeledahan tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Sultra dan Jakarta. Di Sultra, penyidik mendatangi kantor PT ANI di Kendari serta kantor perusahaan tersebut di kawasan pertambangan Konawe Utara (Konut).
Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT KAA di Konut, kantor PT AMI di Kendari, serta kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
“Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK,” ujar dia.
Sementara itu, di Jakarta, penyidik juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selain itu, kantor PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT KAA, dan PT DDA yang berada di APL Tower, Central Park, juga menjadi sasaran penggeledahan.
Dua lokasi lainnya merupakan kantor PT DDR yang masing-masing berada di Mid Plaza dan kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Total uang yang diamankan mencapai Rp11.795.000.000 atau sekitar Rp11,795 miliar. Uang tersebut diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.
Dalam perkembangan kasus, Kejagung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025. Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan.
PT BSJ diduga tetap melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah berakhir pada tahun 2014. Dugaan aktivitas penambangan tanpa izin yang masih berlaku itu menjadi salah satu aspek yang diselidikii dalam penyelidikan.
Atas perkara tersebut, PT BSJ disangkakan lewat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Selain sangkaan primer, penyidik juga menerapkan sangkaan subsider berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Sangkaan lainnya meliputi Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Penyitaan uang dan penggeledahan di sejumlah kantor perusahaan tersebut menampilkan bahwa penyidik tidak hanya fokus pada aktivitas pertambangan, tetapi juga menelusuri keterkaitan antarbadan usaha yang diduga terlibat dalam suatu perkara.
Langkah lanjutan penyidik diharapkan dapat mengungkap aliran dana, masing-masing peran perusahaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sultra. []
Redaksi 03
