Persoalan Upah hingga Dugaan Pelecehan, Wamenaker Minta Klarifikasi Epson

Wamenaker Afriansyah Noor meminta klarifikasi manajemen PT Indonesia Epson Industry terkait aduan pekerja mengenai status kontrak, upah, PHK, serta dugaan pelecehan seksual, sekaligus menyiapkan pertemuan bersama untuk mencari penyelesaian.

JAWA BARAT – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), untuk meminta klarifikasi manajemen perusahaan terkait sejumlah aduan pekerja. Persoalan yang ditindaklanjuti meliputi status hubungan kerja, pembayaran upah, prosedur pemutusan hubungan kerja, hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation yang dikaitkan dengan proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas pengaduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, Afriansyah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Pengaduan itu juga telah ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI sebagai bagian dari proses pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya, serta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri.

Turut hadir Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Ida Farida, bersama jajaran Desk Ketenagakerjaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Afriansyah menjelaskan, kunjungan pemerintah bertujuan memperoleh keterangan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja agar setiap persoalan dapat ditangani secara objektif.

“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah mencakup penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dugaan upah yang belum dibayarkan, serta prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diadukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pemerintah turut menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses perekrutan maupun perpanjangan kontrak kerja. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk menghadiri pertemuan bersama di Kantor Kemnaker.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum dialog bagi kedua pihak untuk memberikan penjelasan, membahas persoalan yang diadukan, serta mengupayakan penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai aturan.

“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.

Menurut Afriansyah, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Ia menegaskan, upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak boleh mengabaikan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, penyelesaian persoalan hubungan industrial harus mengedepankan keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum.

“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.

Melalui pemeriksaan dan rencana pertemuan bersama tersebut, Kemnaker diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan yang diadukan serta mendorong penyelesaian yang adil bagi pekerja dan perusahaan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan pelindungan hak pekerja di sektor industri. []

Redaksi