APBD Balikpapan 2027 Defisit Rp566 Miliar, PAD Dikejar Rp1,68 Triliun

Pemkot Balikpapan memproyeksikan defisit APBD 2027 sebesar Rp566,16 miliar yang direncanakan ditutup melalui SiLPA, sembari memperkuat PAD, pemanfaatan aset daerah, inovasi, dan transparansi pengelolaan anggaran.

BALIKPAPAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp566,16 miliar. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merencanakan pendapatan daerah Rp2,93 triliun, sedangkan kebutuhan belanja mencapai Rp3,49 triliun. Selisih tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa defisit dalam rancangan APBD tersebut mencerminkan selisih antara proyeksi pendapatan dan kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintahan serta pembangunan daerah.

“Defisit ini merupakan selisih antara rencana pendapatan dan kebutuhan belanja daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan prioritas pembangunan,” ujarnya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Selasa (10/11/2026).

Dari total pendapatan yang direncanakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp1,68 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,24 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4,5 miliar.

Besarnya target PAD menjadi perhatian Pemkot Balikpapan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, terutama di tengah dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Bagus mengatakan, peningkatan PAD akan diupayakan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset pemerintah yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

“TKD bermasalah, kita harus menaikkan PAD. Nah, PAD itu sumber-sumber keuangan. Kalau Anda lihat di lapangan, ada tanah-tanah kita yang mungkin belum siap untuk kolaborasi dengan swasta, kita akan melakukan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, alokasi belanja daerah sebesar Rp3,49 triliun direncanakan mencakup belanja operasi Rp2,69 triliun, belanja modal Rp804,79 miliar, serta belanja tidak terduga Rp4 miliar. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, Pemkot Balikpapan juga mendorong peningkatan efektivitas penggunaan anggaran melalui penguatan inovasi dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu langkah yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Bagus menekankan bahwa inovasi pemerintah tidak semestinya hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai indeks, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Inovasi hendaknya tidak hanya berorientasi pada pencapaian indeks, tetapi harus diukur dari sejauh mana inovasi tersebut mampu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses kerja, menghemat sumber daya, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, indeks inovasi daerah Balikpapan meningkat dari 39,20 pada 2021 menjadi 57,21 pada 2024, kemudian mencapai 60,92 pada 2025 dengan predikat Kota Inovatif.

Selain mendorong inovasi, Bagus menegaskan pentingnya keterbukaan informasi anggaran agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan APBD.

“APBD ini tidak hanya tugas Pemkot sama DPRD, tetapi masyarakat diberikan pengawasan yang seluas-luasnya. Sekarang sudah ada keterbukaan informasi yang Anda bisa buka,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa akses terhadap aplikasi informasi pemerintah masih menghadapi kendala teknis. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Balikpapan diminta memastikan informasi anggaran dapat diakses masyarakat.

“Kadang-kadang aplikasinya shut down. Nah, ini yang kadang-kadang Diskominfo selalu saya ingatkan untuk membuka bahwa semua ini APBD ada semua. Silakan Anda mau lihat,” lanjutnya.

Bagus juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi secara konstruktif dengan didukung alasan serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita sekarang harus mulai cerdas, pintar dalam melakukan apa? Baik demo, unjuk rasa maupun komplain. Jangan hanya bengok-bengok, tetapi tidak memberikan masukan, tidak memberikan alasan dan tidak memberikan data-data yang baik,” pungkasnya.

Melalui optimalisasi PAD, pemanfaatan aset daerah, penguatan inovasi, dan keterbukaan informasi publik, Pemkot Balikpapan berupaya menjaga keberlanjutan program pembangunan serta kualitas pelayanan masyarakat di tengah tekanan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada 2027. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah